Timika, fajarpapua.com – Anggota DPRD Mimika dari Partai Gerindra Tanzil Azhari menyatakan, Timika selalu mengeluh kelangkaaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dan minyak tanah.
Sesuai laporan yang diterima pihaknya, ada dugaan praktek mafia jual BBM di tengah laut dimana satu liter seharga Rp 15.000. Angka itu sangat menguntungkan dibanding penjualan di darat hanya Rp 8.000 atau 9.000 per liter.
Hal itu diungkapkan Tanzil saat pertemuan bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Mimika di ruang sidang DPRD Mimika, Selasa (30/11).
Tanzil meminta pihak terkait mengusut tuntas kebenaran dugaan ini.
Sedangkan Anggota DPRD Mimika dan Partai Gerindra, Nurman Karupukaro menuturkan DPRD harus mencari data yang benar jika BBM dengan belasan juta liter tiap tahun tapi selalu langka.
“Atau jangan-jangan minyak tumpah di laut lepas tanpa pengawasan. Solusinya DPRD, Disperindag pergi bertemu BP Migas dan Pertamina di Jakarta,” pungkasnya.
Sementara, Lexi David Lintuuran menilai langkah yang diambil DPRD Mimika merespon adanya keluhan masyarakat dimana solar dan minyak tanah langka sangat tepat.
Apalagi, BBM jenis premium sudah tidak lagi beredar di SPBU Timika. Padahal khusus Indonesia Timur kuotanya masih tersedia hingga tahun 2022 mendatang.
Pada pertemuan bersama itu, Lexi mengusulkan agar berbagai persoalan itu ditanyakan langsung di Pertamina Pusat dan Kantor Kementerian BUMN di Jakarta.
Menanggapi ketiadaan premium di SPBU Timika, Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika, Petrus Palliamba menuturkan jatah BBM jenis premium untuk Papua khususnya Kabupaten Mimika masih ada hingga tahun 2022 mendatang. Namun jatah premium ini dialihkan untuk kebutuhan nelayan sehingga tidak lagi dipasarkan di SPBU-SPBU.
“Kami selalu berkomunikasi rutin dengan BP Migas termasuk Pertamina konfirmasi soal premium ini. Persediaan kita masih ada hingga tahun depan, tapi kenapa mereka tidak jual di SPBU. Katanya premium sudah dialihkan untuk nelayan dan SPBU hanya boleh jual pertalite dan Pertamax,” kata Petrus dihadapan anggota DPRD Mimika dalam rapat bersama, Selasa (30/11).
Sebagai catatan, kondisi ini sangat kontras dengan pemandangan di SPBU Nawaripi dimana banyak nelayan ikut mengantri di SPBU.
Soal jatah untuk Kabupaten Mimika, kata Petrus, sesuai edaran yang dikeluarkan pusat yakni premium, pertalite, solar dan petramax, Timika mendapat belasan juta liter pertahun.
“Stok masih banyak dan jika terjadi kelangkaan karena BBM baru didistribusikan ke kota pada jam 10 pagi di setiap SPBU, jadi warga baru bisa dilayani pada jam 10 lagi,” pungkasnya.
Dikemukakan, Pertamina beralasan mereka baru mendistribusi BBM mulai jam 10 pagi karena sebelum minyak masuk pemilik SPBU harus membayar terlebih dahulu baru minyak ada.
“Jadi kalau pemilik SPBU bayar pagi maka minyak baru dijual ke warga jam 10 pagi,” kata Petrus.
Dia menjelaskan, kendaraan pengangkut minyak sangat terbatas. Jober hanya mempunyai beberapa mobil pengangkut minyak untuk melayani semua SPBU dalam kota Timika. “Menyangkut tambahan kendaraan kita harus bicara dengan vendor penyedia mobil angkutan minyak ini,” paparnya.(mar)
