V,fajarpapua.com – Otoritas Vatikan mengatakan pada Senin bahwa pihaknya siap untuk “memfasilitasi dialog” antara Rusia dan Ukraina untuk mengakhiri perang, dan menyerukan penghentian segera “serangan militer”.
Menteri Luar Negeri Kardinal Pietro Parolin, yang menempati peringkat kedua setelah sang paus dalam hierarki Vatikan, mengatakan kepada surat kabar Italia bahwa “terlepas dari perang yang dikobarkan oleh Rusia melawan Ukraina” dia “yakin selalu ada ruang untuk negosiasi”.
Duta Besar Ukraina untuk Vatikan, Andriy Yurash, mengatakan kepada Reuters dalam sebuah wawancara pada 14 Februari bahwa Kiev terbuka untuk mediasi Vatikan atas konfliknya dengan Rusia, seraya menyebut Vatikan sebagai “tempat yang sangat berpengaruh, sangat spiritual untuk pertemuan”.
Parolin, diplomat utama Vatikan, mengatakan kepada surat kabar Italia bahwa dialog adalah satu-satunya cara yang “masuk akal dan konstruktif” untuk menyelesaikan perbedaan.
“Takhta Suci, yang pada tahun-tahun ini telah mengikuti peristiwa di Ukraina terus-menerus, diam-diam dan dengan perhatian besar, menawarkan untuk memfasilitasi dialog dengan Rusia, selalu siap untuk membantu kedua belah pihak melanjutkan jalan seperti itu,” katanya, menurut transkrip di laman resmi Berita Vatikan.
“Yang terpenting, serangan militer harus segera dihentikan. Kita semua adalah saksi dari konsekuensi tragisnya,” katanya.
Dia menyarankan bahwa inilah yang dikatakan Paus Fransiskus kepada duta besar Rusia ketika dia melakukan kunjungan mendadak ke kedutaan Rusia di Vatikan pada Jumat, dalam keberangkatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari protokol diplomatik.
Parolin mengatakan dunia sedang menyaksikan peristiwa serupa dengan yang mendahului permulaan Perang Dunia Kedua, referensi nyata untuk invasi Jerman ke Polandia pada 1939.
Paus Fransiskus pada Minggu membuat seruan yang berapi-api untuk koridor kemanusiaan untuk membantu para pengungsi meninggalkan Ukraina dan mengatakan mereka yang berperang tidak boleh tertipu dengan berpikir bahwa Tuhan ada di pihak mereka.
Singapura akan jatuhkan sanksi kepada Rusia termasuk transaksi bank
Singapura akan menjatuhkan sanksi dan pembatasan yang pantas untuk Rusia, kata Menteri Luar Negeri Singapura, Senin (28/2).
Sanksi dan pembatasan itu termasuk langkah-langkah perbankan dan keuangan serta kendali ekspor pada barang-barang yang dapat digunakan sebagai senjata melawan orang-orang Ukraina.
Negara kota kecil yang berperan sebagai pusat keuangan Asia dan pelayaran utama internasional itu mematuhi resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi jarang mengeluarkan sanksinya sendiri terhadap negara-negara.
“Singapura bermaksud untuk bertindak secara nyata dengan banyak negara yang berpikiran sama untuk memberlakukan sanksi dan pembatasan yang pantas kepada Rusia,” kata Menlu Singapura Vivian Balakrishnan kepada parlemen.
Pernyataan itu menggambarkan serangan Rusia sebagai tindakan yang tidak bisa diterima dan pelanggaran berat norma-norma internasional.
Dia mengatakan sanksi-sanksi itu karena “beratnya situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya” dan veto Rusia pekan lalu terkait rancangan resolusi Dewan Keamanan.
“Khususnya, kami akan memberlakukan kendali ekspor untuk barang-barang yang dapat digunakan secara langsung sebagai senjata di Ukraina untuk membahayakan atau menaklukkan Ukraina,” katanya.
“Kami juga akan memblokir bank-bank Rusia tertentu dan transaksi keuangan yang terhubung dengan Rusia,” tambahnya.
Balakrishnan mengatakan langkah-langkah spesifik akan dimatangkan dan diumumkan segera.
Langkah Singapura adalah yang pertama di antara negara-negara tetangga regionalnya dan terlepas dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang beranggotakan 10 anggota yang salah satunya adalah Singapura.
Blok itu pada Sabtu (26/2) menyerukan peredaan konflik dan dialog serta menghormati undang-undang internasional dan komitmen PBB.
Sekjen PBB nyatakan pelanggaran hak asasi di Ukraina meningkat
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan pada Senin bahwa eskalasi operasi militer Rusia di Ukraina mengarah pada meningkatnya pelanggaran hak asasi manusia dan bahwa badan global itu memantau pelanggaran-pelanggaran itu dengan tim di lapangan.
“Peningkatan operasi militer oleh Federasi Rusia di Ukraina mengarah pada peningkatan pelanggaran hak asasi manusia,” kata Guterres dalam pidato yang direkam pada pembukaan Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa. “Kita harus menunjukkan kepada semua orang di Ukraina bahwa kita mendukung mereka di saat dibutuhkan.”
Dalam pidato yang sama, Guterres mengatakan bahwa sebuah laporan yang akan diterbitkan pada Senin oleh panel PBB tentang adaptasi terhadap perubahan iklim mewakili “lonceng kematian lain untuk dunia yang kita kenal”, dan mendesak kepatuhan terhadap kesepakatan Paris 2015.
Sebelumnya Rusia menggunakan hak vetonya terhadap draf resolusi DK PBB tentang kecaman invasi Rusia ke Ukraina.
Rancangan resolusi DK PBB itu menuntut Rusia segera menghentikan penggunaan kekuatannya terhadap Ukraina dan segera, sepenuhnya, dan tanpa syarat menarik pasukan militer dari perbatasan wilayah Ukraina yang diakui internasional.(ant)
