Jayapura, fajarpapua.com- Pemerintah Provinsi Papua mengumumkan sebanyak 2.950 tenaga honorer K2, lolos verifikasi dan validasi menjadi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) guna mengisi formasi 20 ribu yang disediakan pemerintah pusat.
Data hasil verifikasi dan validasi oleh tim Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jayapura serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Papua tersebut, diserahkan Asisten Sekda Papua Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Muhammad Musa’ad, kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Papua, di Jayapura, Senin (1/8) kemarin.
Dokumen yang diserahkan kepada OPD ujar Musa’ad berisikan data tenaga honorer yang telah diverifikasi dan divalidasi serta sempat membengkak dari kuota formasi 20 ribu yang ditetapkan pusat.
“Makanya dibentuk tim untuk melakukan verifikasi dan validasi data. Hasilnya ini yang diserahkan kepada Sekretariat Daerah Papua, lalu kami serahkan ke pimpinan OPD untuk ditindaklanjuti,” jelas Musa’ad.
Musa’ad meyakinkan, proses verifikasi dan validasi yang dilakukan tim BKN dan BPKP telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah, seperti masa kerja dan lainnya.
Dengan demikian, setelah dokumen diserahkan nantinya para pimpinan OPD akan memanggil tenaga honorer yang lolos verifikasi dan validasi itu untuk menerima penjelasan lebih lanjut, sebelum mengikuti tes Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) melalui sistem Computer Assisted Test (CAT).
“Sehingga nanti bagi mereka yang tidak memenuhi syarat dalam verifikasi dan validasi, saya mohon untuk bersabar karena masih ada formasi lain. Apalagi dengan adanya penambahan provinsi baru pasti ada pembukaan penerimaan lagi,” tutupnya.
59 Nama Honorer Bermasalah
Sementara polemik penerimaan honorer K2 di Kabupaten Mimika hingga kini masih menimbulkan permasalahan.
Bahkan Aliansi Honorer Mimika mengklaim telah mengantongi 59 bukti nama-nama yang dirasa cacat aturan dalam pengangkatannya.
“Kami disini sudah mengantongi 59 bukti nama-nama yang kami rasa cacat aturan, dan jika memang dalam pengangkatan itu semua sudah memenuhi Amungme Kamoro tapi kenapa hasilnya tidak dipublish, biar tidak menjadi tanda tanya khalayak umum, dan biar semua tahu bahwa benar-benar Amungme Kamoro sudah terakomodir, ini seolah-olah ada data yang disembunyikan,” ujar Ketua Aksi Aliansi honorer Mimika, Edoardus Soway.
Dikemukakan, sebelumnya Bupati Mimika mengatakan akan memverifikasi ulang nama-nama tersebut, sehingga Aliansi Honorer Mimika meminta bertemu Kepala BKDSDM.
“Bupati mau verifikasi ulang, kami harap jangan hanya sebatas kata-kata, kalau memang mau diverifikasi mari bertemu dengan kami, karena kami dari Aliansi pun punya bukti data yang lengkap,” jelasnya.
Sementara secara terpisah, Kepala BKPSDM Mimika, Ananias Faot mengatakan pihaknya sudah menemui para honorer tersebut beberapa waktu lalu. Menurutnya, apa yang menjadi aspirasi honorer sudah disampaikan kepada pimpinan daerah.
“Dan itu kepastiannya ada di Bupati,” jawabnya singkat. (feb/red)
