Timika, fajarpapua.com – Peristiwa Bupati Mimika, Eltinus Omaleng menghina Anggota DPRD Mimika Saleh Alhamid didepan sidang paripurna pembahasan KUA-PPAS APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 pada Senin (29/7) dinilai mencederai kehormatan lembaga wakil rakyat itu.
Padahal dalam penyelenggaraan pemerintahan, DPRD (legislatif) merupakan mitra eksekutif (pemerintah). Anggota DPRD maupun bupati berkedudukan setara dan saling melengkapi. Malah dalam aturan, DPRD memiliki fungsi kontrol terhadap kinerja bupati.
Namun yang terjadi Senin kemarin, kehormatan lembaga DPRD Mimika benar-benar dicederai.
“Saya merasa aneh kalau teman-teman dewan yang lain tidak merasa terluka. Kita ini kolektif kolegial, satu dihina dalam sidang terhormat ini berarti lembaga dewan ini yang dihina,” ungkap Saleh Alhamid yang dikonfirmasi terpisah usai konferensi pers, Senin sore.
Menurutnya, Bupati Mimika harus menyadari bahwa sidang paripurna adalah “kasta” tertinggi disamping sidang pleno yang wajib dihormati siapapun. Sebab sidang tersebut gambaran kedaulatan tertinggi rakyat.
“Dewan ini wakil rakyat, representasi suara rakyat. Kalau dalam sidang ini dewan dihina, artinya bupati benar-benar tidak menghargai rakyat,” tukasnya.
Menurut Saleh, kritikan terhadap besarnya dana APBD Perubahan TA 2022 untuk Sekretariat Daerah dan Dinas Pendidikan Mimika merupakan hak kontrol dewan agar roda pemerintahan berjalan lancar.
“Jangan bawa masalah pribadi dalam ruang sidang dewan terhormat. Ini yang saya sesalkan. Tugas dewan mengontrol pemerintah, apalagi yang jalankan program itu sudah berstatus tersangka, apakah yakin tidak ada kepentingan pribadi didalamnya?” papar politisi Partai Hanura itu.
Saleh mempertimbangkan akan melaporkan bupati ke Polres Mimika terkait kasus pencemaran nama baik.
“Tidak ada hujan, tidak ada angin tidak ada interupsi pada saat itu, tapi tiba-tiba Bupati mengeluarkan kata-kata yang tidak etis dan kurang sopan kepada saya. Saya tidak tahu masalahnya apa,” tukasnya heran.
Saleh sempat menyampaikan keberatan kepada bupati yang menyebut namanya, tapi ditanggapi dengan nada keras oleh Bupati Mimika “kau itu siapa, tidak ada apa-apanya mo,” kata Bupati saat itu.
Tidak ingin berdebat panjang, Saleh memilih meninggalkan ruang sidang.
“Setelah kejadian itu saya pulang dan saya mulai menganalisa ternyata kejadian berawal dari Jayapura, saat itu pembahasan KUA-PPAS Perubahan anggaran di Jayapura. Di Jayapura saya tidak mengikuti pembahasan APBD-Perubahan, karena waktu itu kami seperti didesak untuk mempercepat pembahasan,” bebernya.
Ia mengulas kronologis kejadian “KUA-PPAS diserahkan ke anggota DPRD saat itu pada hari libur, tanggal 17 Agustus, besoknya hari Kamis kami berangkat ke Jayapura. Pada hari Jumat saya mengusulkan pembahasan dilaksanakan pada hari Senin mengingat hari Jumat itu hari pendek untuk umat muslim, hal ini disetujui oleh 12 anggota Banggar DPRD, namun oleh pimpinan dewan menetapkan pembahasan tetap dilakukan hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022,” tuturnya.
Saleh keberatan mengingat besarnya anggaran yang diajukan pemerintah akhirnya memilih walk out dan tidak mengikuti pembahasan.
“Mungkinkah ini satu alasan sehingga Bupati mengeluarkan kata-kata yang tidak etis terhadap saya dalam Paripurna,” katanya.
Dengan ini, ia menilai Bupati Eltinus Omaleng telah melakukan pencemaran terhadap dirinya.
“Tentu saya akan berpikir untuk melaporkan beliau secara resmi kepada kepolisian. Perlakuan yang saudara bupati lakukan kepada saya itu berdampak hukum. Begitu hebatnya kekuasaan seorang Bupati di Kabupaten Mimika yang bisa melakukan hal tersebut di sidang Paripurna DPRD. Kalau saya tidak sabar pada saat itu sebenarnya saya bisa bertahan di ruangan dan mengusir bupati keluar dari ruangan itu, karena itu ruang sidang dewan terhormat,” tegasnya.(tim)
