Sentani, fajarpapua.com – Sebanyak 90 peserta perwakilan masyarakat adat asal Langkat, Sumatera Utara (Sumut) begitu antuasias mengikuti kirab budaya nusantara mengawali pembukaan Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) VI di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, pada Senin (24/10) pagi.
Ketua Badan Pengurus Harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara AMAN wilayah Langkat, Sumatera Utara, Ansurdin mengatakan masyarakat adat Langkat, mengapresiasi dan mendukung pelaksanaan KMAN VI di wilayah adat Tabi, Papua.
“Pelaksanaan KMAN VI ini di wilayah Tabi sangat meriah dan semarak lewat penampilan kirab budaya oleh masyarakat adat se-nusantara. Ini menandakan sekaligus menegaskan bahwa bangsa Indonesia kaya akan ragam budaya adat-istiadat dari ujung barat Sumatera hingga timur Papua,” tutur Ansurdin.
Ansurdin menyampaikan masyarakat adat Langkat, Sumut yang ia pimpin untuk mengikuti pelaksanaan KMAN kali ini berjumlah 90 orang. “Kami perwakilan masyarakat adat Langkat berkekuatan 90 orang yang hadir langsung ke Jayapura meramaikan KMAN VI,” katanya.
Ansurdin menyatakan kehadiran mereka di bumi Cenderawasih mengikuti KMAN VI dengan mengusung misi khusus untuk disampaikan kepada negara atau pemerintah pusat.
Hal yang menjadi atensi khusus, kata Ansurdin yakni selaku masyarakat adat mereka menginginkan ada pengakuan maupun legalitas hukum dari negara terhadap keberadaan masyarakat adat Langkat secara khusus, tapi juga masyarakat adat di seluruh Indonesia.
Sebab masyarakat adat Langkat sendiri sampai kini masih hidup dalam kebimbangan. Wilayah adat mereka banyak dikuasai pemodal, sementara pemilik hak ulayat hanya sebagai penonton.
“Kita punya visi misi khusus kepada pemerintah negara Republik Indonesia (pemerintah pusat) yakni perjuangan membuat untuk pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat. Pemerintah harus melindungi hak-hak masyarakat adat, kita tidak mau sebagai tuan rumah, namun seperti menumpang di negeri sendiri dan hak-haknya dicabut,” katanya.
Pelaksanaan KMAN VI di Wilayah Adat Tabi, Tanah Papua berlangsung sejak 24 hingga 30 Oktober 2022 mendatang dengan mengusung teman “Bersatu pulihkan kedaulatan masyarakat adat untuk menjaga identitas kebangsaan Indonesia yang beragam dan tangguh menghadapi krisis”.
