Timika, fajarpapua.com – Benang kusut yang melilit dunia pendidikan Mimika perlahan mulai diurai. Salah satunya terjadinya diskriminasi dalam pengambilan kebijakan antara pendidikan negeri dan swasta yang menyebabkan ribuan anak didik yang bernaung dibawah sekolah swasta benar-benar dianaktirikan.
Selain itu, meskipun dialokasikan dana hampir Rp 1 triliun, namun pendidikan Mimika amburadul, banyak sekolah yang rusak, kegiatan belajar mengajar mandek dan kondisi guru yang masih memprihatinkan.
Sebagai langkah awal pada Selasa (2/11), Plt Bupati Mimika Johannes Rettob menggelar rapat evaluasi dengan para kepala bidang di Dinas Pendidikan kabupaten Mimika.
Rapat tersebut digelar untuk mendengar langsung hasil evaluasi sekaligus mencari solusi guna meningkatkan pelayanan dunia pendidikan di kabupaten Mimika, Papua Tengah.
Bupati JR menjelaskan terlalu banyak persoalan yang melilit dunia pendidikan Mimika sehingga dia berharap agar bersama Plt kepala dinas yang baru dapat memperbaiki marwah dinas pendidikan lebih khusus marwah Pemda Mimika.
“Pertama bahwa pendidikan di Mimika harus kita reformasi, kita juga harus restorasi yang kedua ada banyak kebijakan-kebijakan yang tidak memihak kepada masyarakat, untuk itu harus kembalikan pada porsinya, ” tegas JR.
Ia mengatakan, tujuan utama melaksanakan regulasi yang sesuai prosedural harus bisa dirasakan oleh semua warga. Karenanya Dinas Pendidikan Mimika harus bisa menginventarisir sehingga dalam pengambilan keputusan memiliki landasan informasi yang valid. “Dengan begitu kita bisa memutuskan kebijakan yang bijak, hari ini kita mulai bekerja dengan hati untuk melayani masyarakat,” tuturnya.
Dikemukakan, pada hari Jumat pihaknya akan memanggil semua kepala sekolah swasta agar mendengar langsung apa kekurangan mereka, apa yang diharapkan dan bagaimana Pemda bersama-sama mencari solusi.
Ia mengingatkan, tidak boleh ada diskriminasi, tugas pemerintah memberikan pelayanan yang baik, pemerintah harus duduk sebagai fasilitator.
“Selama ini pengembangan dana untuk dinas pendidikan untuk tiap tahun kurang lebih 1 triliun tetapi kenyataannya masih banyak persoalan yang kita hadapi, dengan begitu tugas berat kita semua benahi sama- sama,” harap Bupati JR.
Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa ada banyak kebijakan dinas pendidikan yang tidak memihak kepada masyarakat, terutama anak-anak didik.
“Kembalikan pada porsinya, yakni hak guru dan masyarakat, tujuannya hanya satu, kita harus melaksanakan regulasi dan juga menyesuaikan kondisi Pendidikan di kabupaten ini. Kita harus bisa menginventarisir sekolah -sekolah yang ada di Mimika, kita juga akan melakukan pemetaan jumlah sekolah pemetaan jumlah tenaga guru, jadi tinggal dibagi tiap sekolah,” tuturnya.
“Dalam waktu dekat kita lakukan pemetaan, yang kedua terkait dapodik, semua guru semua orang punya hak mendapat pelayanan yang sama,” tandasnya.(red)
