Jayapura, fajarpapua.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua menggelar Rekonsiliasi Stunting Provinsi Papua dalam upaya menguatkan komitmen dan peran serta pemerintah daerah dan stakeholder dalam memantau, mengevaluasi pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunting serta meningkatkan efektivitas, konvergensi, dan integrasi pelaksanaan Program Penurunan Stunting di Provinsi Papua.
Kegiatan ini melibatkan seluruh anggota TPPS Provinsi Papua yakni Tim SATGAS Stunting Provinsi Papua, Perwakilan TPPS kabupaten/kota yang diwakili Kepala OPD KB kabupaten/kota se-Provinsi Papua bersama mitra kerja terkait dengan tema “Sinergitas TPPS tingkat Provinsi Papua dalam rangkaian capaian targer penurunan prevalensi stunting 14 persen di Tahun 2024″.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Drs. Nerius Auparay mengatakan kegiatan ini juga dapat menjadi media monitoring dan evaluasi terhadap capaian atau perkembangan program-program yang mendukung percepatan penurunan stunting dimasing-masing lintas sektor.
“Permasalahan maupun hambatan yang dihadapi masing-masing bidang atau daerah, kami harapkan bisa didiskusikan melalui forum ini, sehingga pelaksanaan program percepatan penurunan stunting dapat dilakukan secara optimal,” ujar Nerius Auparay.
Ia juga menyebutkan, berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI)Tahun2021, angka prevalensi stunting Indonesia adalah 24,4 persen.
“Hasil ini menunjukan bahwa angka prevalensi stunting Papua tercatat sebanyak 29,5 persen di Tahun 2021,” katanya.
Ia menambahkan, dari hasil prevalensi stunting Provinsi Papua di atas rata-rata angka nasional.(hsb)
