BERITA UTAMAMIMIKA

DPRD Tetapkan APBD Mimika TA 2023 Sebesar Rp 5,1 Triliun, Plt Bupati JR: Catatan Kritis Dewan akan Jadi Perhatian Eksekutif

cropped 895e2990 d422 4061 9705 e533253f1607.jpg
6
×

DPRD Tetapkan APBD Mimika TA 2023 Sebesar Rp 5,1 Triliun, Plt Bupati JR: Catatan Kritis Dewan akan Jadi Perhatian Eksekutif

Share this article
IMG 20221125 WA0056
Penyerahan SK RAPBD yang telah ditetapkan menjadi Perda oleh Ketua DPRD Mimika Anton Bukaleng kepada Plt Bupati Mimika Johannes Rettob.

Timika, fajarpapua.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika telah menyetujui RAPBD Tahun 2023 sebesar Rp 5.130.280.949.668.

Hal tersebut tertuang dalam Rapat Paripurna IV Masa Sidang III DPRD Kabupaten Mimika tentang Pendapat Akhir Fraksi DPRD Kabupaten Mimika dan Penutupan Pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2023 di Hotel Grand Mozza, Jumat (25/11) sore.

Ads

“DPRD Kabupaten Mimika dan pemerintah daerah Kabupaten Mimika telah menyetujui dan menetapkan Perda APBD Kabupaten Mimika tahun anggaran 2023 dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama tentang kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) Kabupaten Mimika tahun anggaran 2023,” ujar Ketua DPRD Mimika Anton Bukaleng dalam sambutan yang dibacakan.

Nota keuangan yang telah disepakati dalam APBD Kabupaten Mimika tahun anggaran 2023 mencakup rencana pendapatan sebesarRp 5.130.280.949.668 ( lima triliun seratus tiga puluh miliar dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah), dan rencana pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 5.125.288.949.668 (lima triliun seratus dua puluh lima miliar dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah).

Penyusunan RAPBD Kabupaten Mimika sesuai dengan Permendagri Nomor 84 tahun 2022 tentang pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran 2023, mengacu pada program rencana pemerintah tahun 2023, RPJMD, RKPD tahun 2023, maupun KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama.

Dalam tahun 2023 salah satu program prioritas Kabupaten Mimika adalah pemberdayaan ekonomi dengan menitikberatkan pada ketahanan pangan lokal, program tersebut sejalan dengan program nasional yaitu percepatan pemulihan ekonomi, dengan penguataan reformasi struktural seperti melanjutkan upaya pengendalian Covid 19, dengan tetap memprioritaskan sektor karakteristik bermuatan lokal dan pangan lokal, sektor kesehatan, sektor perlindungan sosial bagi masyarakat, peningkatan SDM, peningkatan infrastruktur dan sektor lainnya.

“Kami mengharapkan program prioritas ini menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika karena hal tersebut sebagai salah satu cara untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi terjadinya resesi ekonomi sebagaimana yang disampaikan para pakar ekonomi bahwa tahun 2023 diprediksi Indonesia akan mengalami resesi ekonomi, dan jikalau memang hal itu terjadi, maka kemerosotan ekonomi sangat dirasakan masyarakat luas bahkan untuk pemenuhan kebutuhan primer pun sangat sulit,” katanya.

“Untuk mewujudkannya, bukan menjadi tanggung jawab pemerintah saja, namun menjadi tanggung jawab kita semua sesuai dengan profesi dan tugas kita masing-masing. Marilah kita bergandeng tangan, berpartisipasi melakukan yang terbaik agar dapat mewujudkan Mimika yang lebih baik lagi,” imbuhnya.

Sementara itu Plt Bupati Mimika Johannes Rettob mengatakan seperti diketahui bersama pendapat akhir Fraksi DPRD Mimika menerima Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2023.

“Pandangan akhir ini disampaikan untuk mengevaluasi dan melihat secara kritis rencana pembangunan dan kesiapan kinerja Pemerintah dalam penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2023,” ujar Plt Bupati.

Dikatakan pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD pada hakekatnya merupakan wujud nyata berfungsinya lembaga legislatif sebagai mitra pemerintah, yang dipercayakan masyarakat untuk melaksanakan tugas yang diemban sebagai amanat rakyat Kabupaten Mimika.

Sejumlah saran dan rekomendasi yang telah disampaikan oleh dewan dalam pandangan akhir fraksi, merupakan koreksi dan harapan agar eksekutif selaku pelaksana kebijakan pembangunan di daerah dapat bekerja dengan sungguh-sungguh dan bertanggungjawab terhadap materi Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023 yang telah disepakati bersama.

“Koreksi dan pendapat kritis dari dewan akan menjadi prioritas dan perhatian penuh dari eksekutif sehingga lebih memperkaya dan menyempurnakan dokumen anggaran daerah ini,” katanya.

“Saya menghargai kerja sama dan semangat kekeluargaan yang terjalin antara dewan selaku lembaga legislatif sehingga sejak penyerahan Raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023 dapat berlangsung sesuai mekanisme yang berlaku. Ini merupakan suatu prestasi yang patut dicatat dan menjadi perhatian, serta motivasi baik bagi eksekutif maupun legislatif, guna menata langkah dan arah pembangunan ke depan,” lanjutnya.

Disampaikan bahwa Pemerintah Daerah dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan kebutuhan nyata dan hasilnya dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat Kabupaten Mimika.

“Dengan membenahi pembangunan di segala bidang secara terencana, bertanggungjawab, berkualitas, profesional dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Mimika serta melakukan pengawasan dan evaluasi yang cermat terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran berjalan, sehingga pencapaian target program dan kegiatan dapat terwujud dan dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat Kabupaten Mimika,” ujarnya. (feb)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *