Timika, fajarpapua.com - Mengingat roda pembangunan Mimika banyak digerakkan pihak luar baik swasta maupun Pemerintah Provinsi, sehingga tokoh masyarakat suku Kamoro meminta agar masyarakat ikut mengawal realisasi APBD Mimika bernilai Rp 7 Triliun supaya benar-benar dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.
"Kita sering melihat kebutuhan mendasar masyarakat banyak dibantu oleh pihak luar. Contoh air bersih dibantu Freeport dan perumahan layak huni baru-baru ini dibantu Provinsi, lalu APBD kita banyak-banyak untuk apa selama ini," kata tokoh Kamoro Mimika, Marianus Maknaipeku saat ditemui di jalan Ahmad Yani, Kamis (12/10).
Menurutnya, APBD induk Rp 5 Triliun sama sekali belum dirasakan masyarakat, dan kini sudah naik menjadi Rp 7 Triliun.
"Mari kita sama-sama kawal agar APBD Mimika ini benar-benar untuk kebutuhan mendasar masyarakat. Karena selama ini kalau bukan Freeport yang bantu yah pemerintah pusat atau provisi, lalu APBD besar-besar ini buat apa," tuturnya.
Marianus meminta kepada Pemda Mimika menggunakan anggaran untuk kebutuhan mendasar masyarakat bukan untuk hal-hal yang tidak penting.
"Anggaran besar-besar buat air bersih saja tidak bisa unjung-ujungnya pihak luar yang bangun. Mulai sekarang kami minta Pemda fokus bangun kebutuhan dasar masyarakat jangan buat kegiatan-kegiatan yang tidak masuk akal," tegasnya.
"Kami lihat Pemerintah enak-enakan, peran pemerintah selama ini dimana ? yang banyak berperan pihak luar bukan Pemda. Itu karena tidak ada pengawalan dan harus ada pihak yang mengawal karena DPRD juga tidak berfungsi," imbuhnya.
Marianus mengucapkan terima kasih kepada pihak luar yang selama ini berkontribusi dan membantu pembangunan Kabupaten Mimika.
"Terima kasih Freeport pihak swasta yang banyak memberikan banyak kontribusi untuk masyarakat. Pemda Mimika harus menjaga semua yang telah dibangun oleh pihak luar sebagai rasa terim kasih," ujarnya.(ron)
