Timika, fajarpapua.com – Dugaan pungutan liar (Pungli) di Bandara Moses Kilangin Timika yang dilakukan oknum ojek pangkalan mendapat perhatian serius dari kalangan masyarakat.
Apalagi angka Pungli tersebut dinilai cukup besar yaitu Rp 2,8 juta untuk uang pangkal dan iuran harian sebesar Rp 5 ribu per ojek.
Salahsatu Tokoh Pemuda Suku Amungme, Yopinus Beanal kepada fajarpapua.com, Rabu (29/3) menyesalkan adanya praktik Pungli di fasilitas milik pemerintah seperti Bandara Mozes Kilangin yang dilakukan oleh oknum untuk kepentingan pribadi.
Menurutnya, dirinya menilai akibat Pungli tersebut diyakini menjadi salahsatu faktor yang membuat ongkos ojek di Bandara Mozes Kilangin sangat mahal dan tidak masuk akal.
Selama ini dirinya sudah menerima informasi dari masyarakat tentang mahalnya ongkos ojek dari dalam Bandara Mozes Kilangin ke tempat tujuan warga.
“Saya sudah terima banyak informasi masyarakat, dimana berdasarkan laporan mereka untuk ojek tujuan SP 2 ada kalanya dipatok sampai 150 ribu rupiah, ini memberatkan masyarakat”, tandasnya.
Yopinus menilai para tukang ojek diyakini terpaksa mematok tarif tinggi karena ada oknum yang mematok uang pangkal serta menarik iuran kepada mereka sehingga mau tidak mau harus memasang tarif tinggi kepada penumpang.
“Mahalnya ongkos ojek dari dalam Bandara karena adanya iuran yang mencapai 2,8 juta rupiah itu, Pemerintah Daerah khususnya Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika kami minta agar segera menertibkan ini,” tegasnya.
“Cari oknum yang melakukan Pungli tersebut dan itu bisa menjadi ranah pidana karena sudah melakukan pungutan yang tidak memiliki dasar atau liar,” ujarnya.
Yopi yang juga seorang pengusaha muda ini, meminta UPBU Bandara Mozes Kilangin dan Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika membuat pangkalan ojek resmi.
“Itu kan bisa dibuat dan diatur oleh Koperasi Bandara seperti dibeberapa Bandara di Indonesia, siapa yang masuk ojeknya lalu dikasih stiker atau jaket jadi bisa ketahuan. Tanpa uang pangkalyang besar begitu. Menurut saya ini praktik yang harus segera dihilangkan karena Bandara itu milik Pemerintah bukan milik pribadi,” tutupnya. (Isa)
