Jayapura, fajarpapua.com – Aksi rekayasa untuk mempengaruhi jalannya persidangan kasus pesawat Pemda Mimika di Pengadilan Negeri Jayapura sudah diluar batas kewajaran.
Diduga, aksi yang dilakukan belasan warga asal Pegunungan itu dilakukan hanya sekedar formalitas untuk menekan pusat sekaligus mempengaruhi keputusan hakim.
Seperti yang terjadi pada Rabu (29/3) sore. Sekelompok warga yang berjumlah belasan orang membentang spanduk di PN Jayapura. Mereka mendesak hakim menahan Plt Bupati Mimika sekaligus menolak eksepsi.
Aksi mereka hanya berlangsung 5 menit. Setelah membentang spanduk dan berorasi singkat, massa bayaran itu bubar.
Ric, salah satu peserta demo mengaku mereka dibayar Rp 200.000 perorang setiap aksi. “Kami juga tidak penting kasusnya, asal demo saja karena dorang bayar kami,” ungkap Ric dikonfirmasi usai aksi Rabu sore.
Selain tidak mengetahui kasus, Ric mengaku hanya ikut-ikutan saat diajak. “Jangan marah Kaka, kami hanya dibayar,” ungkapnya.
Hal ini terlihat setelah demo, para peserta menyeberangi jalan dan berkumpul di salah satu ruko. Di tempat tersebut terlihat mereka mendengar arahan dari seorang pria.
Pemandangan ini pernah terjadi saat pembacaan dakwaan Senin (27/3) lalu. Para pendemo selama sidang berlangsung hanya duduk diam. Namun setelah selesai sidang saat jaksa serta hakim pulang, massa membentang spanduk lalu berorasi sekitar 5 menit. Setelah berorasi massa foto-foto lalu bubar. Tidak lama kemudian mereka berkumpul di salah satu ruko seberang jalan.
Menurut sejumlah peserta, aksi mereka dibackingi oknum pengusaha asal Makassar serta seorang pengacara. “Yang terpenting kami foto-foto di depan pengadilan Kaka, pesannya memang begitu,” tutur seorang peserta.
Erick, salah seorang warga mimika mengaku sempat melihat oknum jaksa ada di dalam mobil sambil mengarahkan para pendemo.
Tokoh Mimika, Marianus Maknaipeku yang berada di PN Jayapura dengan tegas mengutuk keras aksi yang bisa memperuncing konflik warga Mimika itu.
“Saya lihat semua mereka ini bukan orang Mimika. Mereka ini orang gunung. Saya minta stop intervensi masalah Mimika. Sekarang semua orang Mimika mendoakan pemimpinnya tidak dizolimi, tapi massa bayaran ini malah bikin diri seoalah-olah mengatasnamakan warga Mimika. Tolong Mendagri, Kejagung dan pemerintah pusat jangan terpengaruh dengan aksi rekayasa mereka,” tegasnya.(red)
