Jayapura, fajarpapua.com– Kantor Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura yang berada di jalan Sosial, Distrik Sentani, dipalang oleh massa pemilik hak ulayat pada Senin (22/5).
Akibat pemalangan kantor Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja ini menyebabkan aktifitas pelayanan pada masyarakat lumpuh sejak pagi hingga siang.
Aksi tersebut terjadi lantaran anak dari pemilik hak ulayat yang honor di dua dinas itu tak terima dengan hasil pengumuman Calon Pegawai Negeri Sipil(CPNS) Formasi 2018 di Kabupaten Jayapura.
Pemilik ulayat lokasi Transito.
Obaja Felle yang mengaku sebagai pemilik ulayat lokasi Transito mengaku, pemalangan dilakukan oleh pemilik ulayat sebagai bentuk protes dan kekecewaan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura yang tidak mengakomodir dan meloloskan dua orang pegawai honorer pada Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja yang sudah lama bekerja sebagai tenaga honorer.
“Kami kecewa dengan kinerja Pemkab Jayapura yang tidak peduli dengan nasib kedua orang anaknya yang honor ini tidak diakomodir sebagai calon ASN. Pada hal anak-anak kami sudah masukkan berkas jauh-jauh hari seperti pelamar lainnya dan kami pun sudah bertemu langsung dengan pejabat di pemda dan menyampaikan surat secara resmi kepada pejabat bupati agar anak kami diakomodir. Tapi pertemuan itu tak ada artinya,”ujar Obaja Felle.
Lanjut dia, anak-anak pemilik ulayat tanah transito yang honorer ini tidak diperhatikan oleh Pemkab Jayapura dan menjadi korban di atas tanahnya sendiri.
“Saya menilai sebagai warga masyarakat, mereka-mereka yang duduk di birokrasi pemerintah ini tidak memiliki rasa kepedulian, penghargaan, dan penghormatan hak-hak dasar masyarakat adat,”tutur Obaja.
Ia mengatakan, ada permainan yang dilakukan oleh bagian BKPSDM Kabupaten Jayapura sehingga tidak meloloskan kedua anaknya yang telah 5 tahun sebagai pegawai honorer.
“Pihak BKPSDM kami nilai tak bekerja jujur. Disana ada permainan curang. Bahkan, ibu Sekda sendiri menyatakan bahwa ada oknum sedang bermain (money politik) agar mereka meloloskan anak-anak yang tidak ada di OPD atau honorer fiktif,”cetus Obaja.
Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura, Esau Awoitauw menyampaikan, pemerintah Kabupaten Jayapura akan mengakomodir pegawai honorer yang tidak lolos CPNS itu. “Jadi kita upayakan diakomodir dikuota kekurangan 183 orang, bukan dari dinas sosial dan tenaga kerja saja. Sedangkan dua orang honorer yakni satu orang yang ada di Disnaker dan satu orang ada di Dinas Sosial akan diakomodir di kuota kekurangan 183 orang itu,”jelas Esau Awoitauw.
Menurut dia, jumlah 800 lebih tenaga honorer yang sudah diumumkan ini tidak bisa lagi dirubah datanya sehingga mereka yang tidak lolos akan diakomodir kembali sesuai dengan hasil pertemuan dengan ibu Sekda dan Asisten II yang telah menyepakati. “Masalah tambahan kuota honore ini juga harus kita sampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang dalam waktu dekat Ibu Sekda akan bertemu di Jakarta membahas masalah ini,”ungkapnya.
Esau Awoitauw mengaku, tenaga honorer yang ada di dinasnya telah diajukan sebelumnya ke pihak BKD Kabupaten Jayapura, dan setiap minggu mereka kumpulkan absen, namun nama kedua tenaga honore ini tidak ada di pengumuman tersebut.
“Hanya memang ada siluman CPNS yang lolos ini, dan kita tidak tau. Kalau di dinas saya kan ada 6 orang honorer, tapi hanya 2 orang yang lolos. Jadi ibu Sekda sudah perintahkan BKD bisa akomodir mereka yang tidak lolos,”tambahnya.
Ia menambahkan, nama-nama CPNS yang lolos di umumkan oleh BKD dan tenaga honorer yang diajukan jadi CPNS itu diurus oleh pejabat yang lama, dan timbul masalah honorer setelah diumumkan yang perlu harus ditindak lanjuti kedepan.(hsb)
