Timika, fajarpapua.com – Hakim Tipikor PN Jayapura diminta memvonis bebas dua terdakwa kasus pengadaan pesawat, Johannes Rettob dan Silvi Herawatiy.
Pasalnya, selama persidangan berlangsung yang disiarkan secara online, publik ikut menilai jika kasus tersebut tidak ada unsur tindak pidana korupsi.
Penilaian tersebut disampaikan lembaga yang menaungi suku asli Mimika, Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko).
Mewakili jajaran pimpinan Lemasko, Sony, menyampaikan kekecewaannya atas perlakuan hukum terhadap Johannes Rettob dan Silvi Herawati yang mengabaikan asal keadilan dan kesamaan hak didepan hukum.
Disebutkan, dari fakta persidangan selama ini, publik secara terang benderang bisa menilai jika kasus tersebut syarat rekayasa hanya untuk menjegal langkah Johannes Rettob ikut dalam kontestasi politik tahun 2024.
Sebagaimana rilis yang diterima fajarpapua.com, Kamis (31/8), Lemasko menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kasus tersebut.
Pertama, Lemasko meminta majelis hakim Tipikor PN Jayapura menolak seluruh tuntutan JPU selama 18 tahun penjara dan denda Rp 67 miliar terhadap kedua terdakwa.
Kedua, membebaskan kedua terdakwa Johannes Rettob dan Silvi Herawaty dari seluruh tuntutan jaksa.
Ketiga, menghukum jaksa untuk membayar biaya perkara.
Keempat, jaksa harus melakukan pemulihan nama baik Johannes Rettob.
Kelima, menghukum jaksa untuk membayar kerugian atas penyitaan pesawat dan helikopter serta memperbaiki kerusakannya hingga bisa digunakan kembali untuk melayani masyarakat.
“Kami sangat kecewa terhadap JPU karena tidak mendasar dan penuh emosional,” katanya.
Menurut Sony, pesawat dan helikopter masih ada dan selama ini digunakan untuk melayani masyarakat Mimika.
“Pesawat dan helikopter ada, jadi semua tuntutan jaksa sangat tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan,” tegasnya.(red)
