Timika, fajarpapua.com – Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob, mengungkapkan kekecewaannya terhadap proses rolling dan pelantikan pejabat lingkup Pemerintah Daerah Mimika pada tanggal 5 Desember lalu.
Melalui sambungan telepon kepada wartawan kamis 7/12, John Rettob menyampaikan rasa sesalnya, kebijakan tersebut dinilai menimbulkan dampak negatif terutama dalam pelayanan kepada masyarakat.
“Sangat disayangkan, melalui rolling kemarin kami tidak bisa menunjukkan niat baik pelayanan kepada masyarakat,” ujar JR dengan nada kecewa.
Dalam konteks persiapan akhir tahun dan menghadapi pemilihan umum, kata dia, perombakan jabatan terkesan tidak terarah dan acak-acakan. Pimpinan OPD, Kadistrik dan berbagai jabatan digantikan tanpa pertimbangan yang jelas, termasuk kasus kontroversial seorang guru yang menduduki posisi kepala distrik.
“Tinggal dua bulan lagi pemilihan umum, tapi digantilah semua kepala distrik-lah, segala macamlah. Sangat disayangkan, ada guru yang menjadi camat, yang menggantikan orang yang tamat dari STPDN. Itu kan tidak betul, bukan apa-apa tapi silahkan saja kalau tidak ada orang iya,” ungkapnya.
Menurutnya, saat ini kabupaten Mimika tengah melakukan pendataan perekrutan pegawai honorer untuk menjadi PPPK, CPNS, dan lain-lain. Keputusan untuk mengganti seluruh kepengurusan pegawai di badan kepegawaian menuai kecaman, karena dianggap merugikan pegawai dan menghambat proses administrasi, terutama dalam sistem keuangan.
Menyoroti perubahan jabatan, JR mengkritisi pelanggaran aturan yang terjadi, seperti CPNS yang langsung diangkat menjadi eselon IV.
“Dua tahun dalam kepangkatan, baru dia boleh naik eselon. Tapi sekarang ini aneh, ada CPNS yang diangkat langsung jadi eselon IV, sekarang ini. Ini yang terjadi,” tuturnya.
Dirinya juga sangat sedih dengan kejadian tersebut, dimana para ASN khususnya mereka yang anak suku asli Mimika Amungme-Kamoro juga Papua lainnya terlihat habis diterbas oleh rolling kemarin.
“Saya ingin menegaskan, saya akan berada di sisi pegawai ASN, terutama mereka yang berasal dari suku Amungme-Kamoro dan Papua lainnya, yang mungkin merasa dizolimi atau merasa tidak adil akibat perubahan yang terjadi. Saya menyadari bahwa kebijakan ini bisa memberikan dampak besar, terutama bagi mereka yang telah berkontribusi dan berdedikasi dalam pelayanan kepada masyarakat,” tandasnya.
Dengan menekankan keterlibatan dan dukungan terhadap pegawai ASN, khususnya yang berasal dari suku Amungme Kamoro, pernyataan JR mencerminkan komitmennya untuk mendengar dan memahami perasaan serta konsekuensi yang dirasakan oleh kelompok tersebut dalam konteks rolling pejabat yang kontroversial.
Ia juga memberi peringatan agar tidak mencoba menerima tunjangan secara tidak benar ditengah ketidakpastian ini. Ia menyebut bahwa pelantikan pergantian pejabat di akhir tahun selalu menimbulkan kecurigaan di masyarakat, dan hal ini perlu mendapatkan perhatian serius.
“Kepada seluruh ASN yang dilakukan pelantikan kemarin, saya menghimbau untuk tidak menerima tunjangan karena akan bermasalah dan merugikan diri sendiri nantinya” paparnya.
Dengan nada prihatin, JR mengakhiri pernyataannya dengan menggambarkan situasi di Mimika, “Kita pernah mendapat penghargaan yang mana sementara menuju penataan. Saya kira mereka demo, itu wajar,” tuturnya.
Pernyataan kontroversial ini memberikan gambaran penuh warna terkait keadaan politik dan administratif di Kabupaten Mimika, menyoroti perubahan yang mendalam dan dampaknya terhadap masyarakat serta aparatur pemerintahan setempat.(Isa)
