Timika, fajarpapua.com – Koordinator Badan Restorasi Gambut Mangrove (BRGM) Indonesia, Hendra Kurniawan mengatakan, pada tahun 2024 BRGM melaksanakan survei indikatif selama kurang lebih 3 hari yakni sejak tanggal 17 sampai 19 Maret di lokasi hutan Mangrove, pesisir pantai Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.
Hal itu dikatakan Hendra saat ditemui fajarpapua.com di Kokonao, Distrik Mimika Barat, Senin (18/3).
“Ini awal mula monitoring peta indikatif dan selanjutnya akan dilakukan sosialiasi kepada pemerintahan distrik, kampung dan masyarakat adat,“ ujar Hendra.
Ia mengatakan, peta indikatif diperoleh menggunakan pencitraan satelit. Sehingga diperlukan identifikasi lebih jauh lokasi tersebut oleh Tim kerja BRGM yang terdiri dari Tenaga Ahli Perencanaan, Kelembagaan, survei awal dan sosialisasi kepada warga merupakan sasaran program kerja tersebut.
Dikatakan, lokasi Indikatif Pesisir Mimika yang perlu dilakukan rehabilitasi, baik itu penanaman kembali ataupun sistem penanaman tambal sulam di hutan mangrove yang tersebar dari pesisir pantai wilayah timur, tengah, barat sampai Mimika Barat Tengah.
“Indikatif mapping itu terdapat pada Pesisir Ohotia di Distrik Mimika Timur Jauh, Pantai Morouga, Pesisir Kampung Tiwaka dan Timika Pantai, Pesisir Muara Kokonao serta Pesisir Wakia Distrik Mimika Barat Tengah,” imbuh Hendra.
Ia menjelaskan, dengan dilakukannya monitoring langsung ke lokasi, tim secara teknis akan melakukan pengecekan visual, survei udara, pengukuran alat ukur pada lokasi indikatif dimaksud.
Selanjutnya, hasil itu akan disosialisasikan pada tingkat tapak di kampung atau distrik. “Pada tingkat tapak ini warga akan mendapat informasi terkait maksud dan tujuan kerja BRGM itu sendiri, “ jelas Hendra.
Menurut dia, peta indikatif pesisir Mimika memang terdapat banyak spot yang perlu dilakukan rehabilitasi ataupun penanaman kembali mangrove.
Di Kabupaten Mimika, kata Hendra, Peta Indikatif mungkin dimiliki PT. Freeport Indonesia, sehingga Freeport selama ini ikut andil di area pesisir pantai dalam wilayah atau pinggiran wilayah kerja PT. Freeport itu sendiri.
Kendati demikian, Hendra berharap semua pihak turut membantu menjaga hutan mangrove demi kelangsungan hidup dan kelestarian alam bersama.
Hal itu dipandang perlu karena jika diamati, jarak antara lokasi indikatif, dengan permukiman warga kampung sangat berjauhan dan butuh dukungan transportasi baik darat dan laut untuk mobilisasi warga jika program dijalankan.
Sebagai contoh, pada pantai atau pulau di Moroga, dimiliki oleh masyarakat Kampung Mware. Tetapi mereka berdiam di Kota Timika, dimana sewaktu-waktu mereka turun sekedar untuk refreshing atau mencari makan.
Lanjutnya, apabila program ini dilanjutkan maka butuh dukungan dana yang bisa jadi akan terlampau tinggi atau over budget. Dengan kata lain, peta indikatif tersebut akan dipertimbangan kembali pada tingkat pusat apakah bisa dikerjakan atau tidak.
Oleh karenanya, dia meminta semua kemitraan ikut andil, terutama Pemerintah Kampung, Cabang Dinas Kantor (CDK) Dinas Kehutanan, Kesatuan Pengelola Hutan Lindung (KKPHL unit VI Mimika serta PT. Freeport Indonesia.
Lebih jauh, Hendra menerangkan, sejak hadir di Mimika pada tahun 2022, sampai 2023, BRGM telah berhasil menanam sebanyak 105 (seratus lima ribu) bibit mangrove yang tersebar di pesisir Distrik Amar, dan Distrik Mimika Tengah (Tiwaka dan Timika Pantai) serta Distrik Mimika Timur Jauh (pesisir Kampung Ohotia).
“Kita sudah tanam banyak. Tapi setelah kami monitor dan evaluasi, tingkat keberhasilannya 20 persen yang berhasil tumbuh dan bertahan sampai monitor terakhir kemarin di Kampung Timika Pantai,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, mangrove merupakan salah satu jenis tumbuhan yang mampu menahan abrasi air laut di daratan pantai. Karenanya dirinya mengharapkan sekali lagi semua pihak, terutama masyarakat pemilik wilayah adat (taparu) dan Lembaga Masyarakat Adat terlibat aktif dalam program itu.(Edy)
