BERITA UTAMAPEMILU 2024

Perkara Pileg 2024 Mulai Disidangkan Mahkamah Konstitusi, 26 Hasil Pileg Papua Tengah Digugat

cropped 895e2990 d422 4061 9705 e533253f1607.jpg
167
×

Perkara Pileg 2024 Mulai Disidangkan Mahkamah Konstitusi, 26 Hasil Pileg Papua Tengah Digugat

Share this article
c71c3ab3 3f65 4908 9527 39873da827d8
Sidang Mahkamah Konstitusi

Jakarta, fajarpapua.com- Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menyidangkan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2024.

Jubir MK, Fajar Laksono dalam keterangannya, Senin (29/4) menyebut gugatan per provinsi paling banyak adalah Provinsi Papua Tengah.

Klik Gambar Untuk Informasi Selanjutnya
Klik Gambar Untuk Informasi Selanjutnya

Dimana dari 297 perkara yang ditangani MK, sebanyak 26 hasil Pileg di Provinsi Papua Tengah yang digugat.

Selain itu, dari 297 perkara tersebut, sebanyak 285 perkara calon anggota DPR/DPRD dan 12 perkara calon DPD.

“Untuk perkara yang diajukan Pemohon Perseorangan, perkara PHPU DPRD Kabupaten/Kota 74 perkara, perkara DPRD Provinsi 28 perkara, dan DPR RI 12 perkara,” ungkapnya.

“Sedangkan, 12 perkara PHPU DPD Tahun 2024 meliputi 9 provinsi, yaitu Papua Tengah, Papua Selatan, dan Riau (masing-masing 2 perkara), serta Maluku, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara (masing-masing 1 perkara),” imbuhnya

Sedangkan jika dilihat dari partai politik, Partai Gerindra dan Demokrat paling banyak mengajukan gugatan.

“Dari 297 perkara, apabila dirinci berdasarkan partai politik, Partai Gerindra dan Partai Demokrat menjadi partai politik peserta pemilu yang paling banyak mengajukan perkara, yaitu masing-masing 32 perkara,” kata Fajar Laksono.

Sidang pemeriksaan sengketa Pileg 2024 ini sendiri akan ditangani oleh tiga panel majelis hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi. Panel I terdiri atas Suhartoyo (Ketua Panel), Daniel Yusmic Foekh, dan Guntur Hamzah; Panel II terdiri atas Saldi Isra (Ketua Panel), Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani; Panel III terdiri atas Arief Hidayat (Ketua Panel), Anwar Usman, dan Enny Nurbaningsih.

Pembagian penanganan jumlah perkara, Panel I memeriksa 103 perkara, Panel II dan Panel III masing-masing memeriksa 97 perkara. Dan ini harus sudah diputus dalam jangka 30 hari kerja ke depan.

“Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, MK diberikan waktu untuk menyelesaikan perkara PHPU Legislatif paling lama 30 hari kerja sejak perkara dicatat dalam e-BRPK [diregistrasi],” tutup Fajar. (red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *