Timika, fajarpapua.com – Nyawa pilot Susi Air Philips Mark Marthens terancam jika operasi militer Indonesia dan penambahan Alutsista ke Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan yang merupakan salahsatu tuntutan dalam proposal pembebasan pilot asal Selandia Baru itu masih dilakukan.
Hal itu ditegaskan Jubir TPNPB OPM, Sebby Sambob melalui siaran pers yang didapat fajarpapua.com, Kamis, 19 September 2024.
Sebby mengungkapkan Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB telah menerima laporan dari TPNPB Kodap III Ndugama Derakma di Mbua dimana Militer Indonesia telah melakukan pendoropan pasukan.
Tidak itu saja, Militer Indonesia juga dilaporkan melakukan penambahan Alutsista perang berupa tank dan senjata yang dimuat melalui udara dengan helikopter dan telah memasuki wilayah Distrik Mbua, Kabupaten Nduga.
Dalam laporan tersebut lanjutnya, pendropan pasukan dan Alutsista dilakukan Militer Indonesia pada Kamis (19/9) sejak pagi hingga sore.
“Militer Indonesia telah meningkatkan operasi udara di wilayah perkampungan warga sipil Distrik Mbua sampai ke wilayah Alguru dan kembali ke kota Kenyam dengan misi pembebasan sandera Kapten Philips Mark Marthens,” ujar Sebby.
Terkait dengan hal tersebut ujarnya Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB meminta Pemerintah Selandia Baru dan PBB mendesak Militer Indonesia menghentikan operasi militer dalam upaya pembebasan sandera Kapten Philips Mark Marthens.
Dalam keterangannya Sebby juga mengklaim Militer Indonesia melakukan operasi melalui udara dan menembakan bom mortir di Kabupaten Nduga.
Menurutnya, TPNPB memilih upaya jalan damai dalam pembebasan Kapten Philips Mark Marthens yang disandera sejak 7 Februari 2023.
“Kami dari Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB menggumumkan kepada publik secara Lokal, Nasional dan Internasional bahwa Kapten Philips Mark Marthens akan dibebaskan demi kemanusiaan dan hal tersebut harus didukung oleh Pemerintah Indonesia tanpa protes,” ujarnya.
“Sebab, Nyawa Kapten Philips Mark Marthens dan nyawa warga sipil di wilayah konflik bersenjata kami utamakan dan itu prioritas utama kami,” tambahnya.
Sebby menegaskan, Pemerintah Indonesia harus segera menghentikan operasi militer di Nduga dan seluruh wilayah Papua. .
“Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB meminta waktu dan mendesak Pemerintah Selandia Baru dan PBB agar segera melakukan pembahasan pembebasan sandera Kapten Philips Mark Marthens dari Brigader Jenderal Egianus Kogeya dan pasukannya di Ndugama Derakma melalui kami,” ungkapnya. (moa)
