Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengumumkan status darurat energi nasional selama satu tahun sebagai langkah menghadapi krisis bahan bakar yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah. Keputusan ini diambil menyusul ketegangan yang meningkat antara Iran dan koalisi Amerika Serikat serta Israel, yang menyebabkan penutupan Selat Hormuz dan gangguan pasokan energi global.
Akibat perang tersebut, pasar energi Filipina mengalami gejolak, dengan harga minyak melonjak secara signifikan. Pemerintah langsung menerapkan sejumlah kebijakan darurat, termasuk penghematan energi nasional, pemberian subsidi bahan bakar, serta langkah-langkah lain untuk menekan biaya transportasi dan menjaga stabilitas ekonomi domestik.
Salah satu upaya nyata yang dilakukan adalah penyaluran bantuan sebesar US$83 atau sekitar Rp1,4 juta kepada pengemudi ojek dan pekerja sektor transportasi lainnya. Langkah ini diambil sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat yang terdampak langsung oleh lonjakan harga bahan bakar dan biaya operasional.
Keputusan ini diharapkan dapat membantu Filipina mengatasi dampak jangka pendek dari konflik Timur Tengah dan menjaga keberlangsungan pasokan energi nasional. Pemerintah pun menegaskan bahwa langkah-langkah ini akan dievaluasi secara berkala sesuai perkembangan situasi global.
