Timika, fajarpapua.com – Musyawarah Daerah (Musda) VIII Dewan Pengurus Daerah (DPD) II Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Mimika yang digelar di Ballroom Hotel Cartenz, Timika, berakhir ricuh dan mengalami deadlock.
Hingga forum ditunda, peserta menyatakan Musda belum menghasilkan ketua terpilih yang sah melalui mekanisme organisasi.
Musda yang sebelumnya diawali dengan Rapat Pimpinan Paripurna Daerah (Rapimpurda) itu dihadiri perwakilan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), pengurus KNPI Papua Tengah, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Mimika.
Dalam sambutan Bupati Mimika yang dibacakan Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, Heri Onawame, pemerintah berharap Musda menjadi momentum memperkuat konsolidasi organisasi, mengevaluasi program kerja, menyusun arah kebijakan, sekaligus memilih kepemimpinan baru yang mampu membawa KNPI semakin maju.
Pemerintah juga menegaskan KNPI memiliki peran strategis dalam memperkuat persatuan pemuda, meningkatkan kapasitas generasi muda, serta menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan daerah.
Namun, jalannya persidangan diwarnai interupsi dan perdebatan sejak awal.
Empat bakal calon ketua yang diusulkan dalam forum yakni Frans Kemong, Rafael Tarekeyau, Martinus Dogomo, dan Mahmud Tamher.
Situasi memanas ketika sejumlah peserta menilai pimpinan sidang tidak menjalankan forum sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta tata tertib yang telah disepakati.
Mereka juga meminta pimpinan sidang bersikap netral dan tidak mengarahkan jalannya persidangan kepada salah satu calon.
Puncak kekisruhan terjadi ketika, menurut peserta forum, Ketua Karateker DPD II KNPI Mimika, Arden Tomorubun, menetapkan Rafael Tarekeyau sebagai ketua terpilih.
Keputusan tersebut memicu penolakan dan kericuhan di dalam ruang sidang.
Sidang kemudian diskors dengan alasan pimpinan sidang akan melakukan konsultasi.
Namun, berdasarkan keterangan peserta, hingga Kamis dini hari Ketua Karateker tidak kembali untuk melanjutkan jalannya Musda sehingga forum tidak dapat diteruskan.
Menyikapi kondisi tersebut, sebanyak 54 peserta yang mewakili 86 Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) dan 18 pengurus KNPI distrik, bersama Sekretaris Karateker DPD II KNPI Mimika Jhony Tsulme, pimpinan sidang tetap Reza Hidayat dan Painus Magai, serta Sekretaris Panitia Edison Manikiuta, mengeluarkan tujuh poin pernyataan sikap.
Pernyataan sikap yang dibacakan Ketua Organisasi Kaum Intelektual Amungsa (OKIA), Raimondus Kelanangame, menyebutkan bahwa Musda VIII DPD II KNPI Mimika tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Mereka juga mengecam tindakan Ketua Karateker yang dinilai tidak bertanggung jawab, mendesak DPD KNPI Papua Tengah mengambil langkah organisatoris sesuai AD/ART, serta menegaskan bahwa hingga saat ini Musda belum menghasilkan ketua yang sah.
Selain itu, peserta menyatakan menolak segala bentuk keputusan atau penetapan ketua yang dilakukan di luar forum resmi Musda dan berkomitmen tetap menjaga persatuan organisasi kepemudaan di Mimika.
"Pernyataan sikap ini dibuat sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap organisasi atas kondisi yang terjadi," kata Raimondus.
Ia berharap DPD KNPI Papua Tengah segera mengambil langkah penyelesaian agar proses regenerasi kepemimpinan KNPI Mimika tetap berjalan secara demokratis, transparan, dan sesuai mekanisme organisasi.
Sementara itu, sebelumnya Ketua Bidang Olahraga DPD KNPI Papua Tengah, Simson Petrus, mengingatkan agar Musda dilaksanakan secara demokratis, adil, aman, damai, dan tertib sehingga menghasilkan kepemimpinan yang memiliki legitimasi dari seluruh unsur organisasi.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Ketua Karateker DPD II KNPI Mimika terkait berbagai tudingan yang disampaikan peserta Musda.
Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi untuk menjaga keberimbangan informasi. (mas)
