Lewati ke konten utama

Reses di Papua Tengah, Komisi III DPR RI Serap Aspirasi Penegak Hukum di Mimika

Redaksi Fajar PapuaPenulis
FanEditor
19.25 WIT2 menit baca124 dibaca
Suasana pertemuan Komisi III DPR RI bersama jajaran penegak hukum Papua Tengah dalam kunjungan reses di Rimba Papua Hotel, Timika, Kabupaten Mimika, Jumat (24/7).
Suasana pertemuan Komisi III DPR RI bersama jajaran penegak hukum Papua Tengah dalam kunjungan reses di Rimba Papua Hotel, Timika, Kabupaten Mimika, Jumat (24/7).Foto / Mimika
Bagikan berita ini
Aa

Timika, fajarpapua.com – Komisi III DPR RI melaksanakan kunjungan reses Masa Persidangan V ke Provinsi Papua Tengah dengan menggelar pertemuan bersama jajaran penegak hukum di Rimba Papua Hotel, Timika, Kabupaten Mimika, Jumat (24/7).

Rombongan Komisi III DPR RI dipimpin Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, didampingi Wakil Ketua Komisi III Soedeson Tandra serta sejumlah anggota Komisi III lainnya. Pertemuan dihadiri jajaran Polda Papua Tengah, Kejaksaan Tinggi Papua Tengah, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Papua Tengah.

Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol. Jeremias Rontini mengatakan, kunjungan tersebut bertujuan melihat langsung kondisi dan kinerja aparat penegak hukum di Papua Tengah sekaligus menyerap berbagai aspirasi.

Menurutnya, sejumlah isu strategis dibahas dalam pertemuan tersebut, mulai dari penguatan sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, hingga dukungan terhadap pelaksanaan tugas penegakan hukum. "Mereka datang untuk melihat kinerja aparat penegak hukum. Banyak hal yang kami bahas, intinya bagaimana memperkuat kinerja kami," katanya.

Jeremias mengungkapkan, salah satu usulan yang disampaikan kepada Komisi III DPR RI adalah percepatan pembangunan Markas Polda Papua Tengah agar pelayanan kepolisian dapat berjalan lebih optimal.

"Saya berharap usulan kami bisa direalisasikan dengan dukungan politik dari Komisi III DPR RI," ujarnya.

Ia mengakui masih terdapat berbagai keterbatasan yang dihadapi aparat penegak hukum di Papua Tengah. Namun, menurutnya, Komisi III DPR RI memahami tantangan yang muncul akibat kondisi geografis Papua yang luas dengan akses antardaerah yang masih terbatas.

"Memang masih banyak kekurangan. Namun mereka memahami kondisi geografis Papua dengan bentangan wilayah yang luas sehingga menjadi tantangan dalam pelaksanaan penegakan hukum. Karena itu kami menyampaikan kondisi riil yang kami hadapi di lapangan," bebernya.

Kapolda menambahkan, kunjungan kerja Komisi III DPR RI menjadi momentum penting bagi aparat penegak hukum di Papua Tengah karena para legislator dapat melihat secara langsung kondisi dan kebutuhan di daerah. "Kunjungan ini menjadi momen yang sangat penting bagi kami karena Komisi III DPR RI dapat melihat langsung kinerja sekaligus tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum di Papua Tengah," tutupnya. (ron)