Timika, fajarpapua.com – Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) OPM, Sebby Sambom, menyampaikan duka cita atas tewasnya dua warga asal Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam insiden penembakan di wilayah Muliama, Jayawijaya, Papua.
Dalam pernyataannya, Sebby menyebut warga NTT sebagai saudara bangsa Papua dan mengaku pihaknya telah berulang kali mengingatkan masyarakat agar tidak datang atau beraktivitas di wilayah yang masih dilanda konflik bersenjata.
“Itu saudara/i orang NTT sendiri yang salah. Kami sudah ingatkan berkali-kali ke wilayah konflik bersenjata, tetapi saudara/i orang NTT selalu abaikan itu,” kata Sebby melalui pesan yang diterima, Jumat (11/9).
Sebby mengatakan, dirinya memandang masyarakat NTT memiliki kedekatan dengan masyarakat asli Papua, baik dari sisi cara berbicara maupun pola kehidupan.
“Sebenarnya orang NTT itu sama dengan orang asli Papua, karena cara bicara dan cara hidup sama. Tapi orang NTT sendiri yang tidak menghargai peringatan kami. Siapapun yang tidak menghargai peringatan kami, termasuk orang Papua pun kami habisi,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya masih memperjuangkan kemerdekaan Papua dan meminta masyarakat, khususnya warga pendatang, untuk tidak datang ke wilayah yang disebutnya sebagai daerah konflik.
“Kami masih berjuang untuk merdeka penuh, jadi alangkah baik jangan datang ke Papua. Anda boleh datang setelah Papua merdeka,” katanya.
Sebby juga menyampaikan pandangannya terkait keberadaan ASN dan masyarakat pendatang di Papua. Ia menyebut mereka sebagai bagian dari kebijakan Pemerintah Indonesia yang menurutnya perlu dihentikan.
Pernyataan tersebut disampaikan Sebby setelah insiden yang menewaskan dua warga asal NTT. Ia menyampaikan turut berduka cita dan meminta masyarakat NTT lainnya untuk tidak mendatangi wilayah yang sedang mengalami konflik bersenjata.
“Harap maklum dan turut berduka, RIP kepada dua orang Timor Barat yang korban. Sampaikan kepada semua saudara/i dari NTT untuk tidak ke wilayah konflik bersenjata,” ujarnya.
Sebby juga menuding Pemerintah Indonesia, TNI dan Polri sebagai pihak yang bertanggung jawab atas situasi tersebut.(red)
