Jayapura, fajarpapua.com – Pemerintah Provinsi Papua terus memperkuat kapasitas aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel.
Hal itu ditandai dengan dibukanya Pelatihan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Level 1 bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Papua, Dr. Aryoko A.F. Rumaropen, di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua, Senin (27/7).
Dalam sambutannya, Aryoko menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki peran strategis dalam mendukung pelayanan publik, mempercepat pembangunan, serta memastikan penggunaan anggaran negara memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Setiap rupiah yang dikelola melalui pengadaan barang dan jasa harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Karena itu, aparatur yang terlibat dalam proses pengadaan harus memiliki kompetensi, integritas, profesionalisme, serta mampu mengikuti perkembangan regulasi dan teknologi,” ujar Aryoko.
Menurutnya, pelatihan ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan kemampuan aparatur, khususnya dalam memahami regulasi, menyusun perencanaan, melaksanakan, hingga melakukan pengendalian proses pengadaan secara efektif dan efisien.
Selain itu, peserta juga dibekali pemahaman mengenai pengelolaan aset pemerintah yang tertib dan akuntabel, pengelolaan kontrak dengan penyedia barang dan jasa, serta strategi mitigasi risiko dan pengawasan agar seluruh proses pengadaan berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Aryoko menyebut peningkatan kompetensi aparatur merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Papua dalam mewujudkan visi “Transformasi Papua yang Cerdas, Sejahtera dan Harmoni (Papua CERAH)” melalui pembangunan birokrasi yang responsif, profesional, dan berintegritas.
Ia mengingatkan bahwa sektor pengadaan barang dan jasa masih menghadapi berbagai tantangan, seperti praktik korupsi, kolusi, konflik kepentingan, kompleksitas birokrasi, keterbatasan sumber daya manusia, hingga perubahan regulasi yang terus berkembang.
Karena itu, ia meminta para peserta tidak hanya menjadikan pelatihan tersebut sebagai formalitas untuk memperoleh sertifikat kompetensi, tetapi sebagai momentum membangun karakter aparatur yang jujur, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
“Kami berharap seluruh peserta mengikuti materi dengan sungguh-sungguh, memperluas wawasan, serta memanfaatkan pengalaman para narasumber dan fasilitator sebagai bekal dalam menjalankan tugas di perangkat daerah masing-masing,” katanya.
Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur Papua juga menyampaikan apresiasi kepada para narasumber, fasilitator, tim penguji dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI, serta panitia penyelenggara yang telah mendukung pelaksanaan pelatihan tersebut.
Pelatihan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Level 1 ini diharapkan mampu melahirkan aparatur pemerintah yang kompeten dan berintegritas sehingga pengelolaan pengadaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua semakin profesional, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (hsb)
