Jakarta, fajarpapua.com – Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tercatat sebesar Rp196,6 triliun hingga 30 Juni 2026. Angka tersebut setara dengan 0,76 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Meski mengalami defisit, pemerintah menyatakan kondisi fiskal nasional tetap sehat. Hal itu tercermin dari keseimbangan primer yang masih mencatat surplus sebesar Rp85,1 triliun.
Kementerian Keuangan menyebut kinerja APBN hingga akhir Juni 2026 menunjukkan kondisi yang semakin solid. Pendapatan negara tumbuh kuat, sementara realisasi belanja terus meningkat dengan proporsi yang tetap terjaga sepanjang tahun.
“Defisit APBN tercatat sebesar 0,76 persen PDB, dan keseimbangan primer surplus sebesar Rp85,1 triliun. Capaian ini mencerminkan pengelolaan fiskal yang sehat dan menjadi indikator penting terjaganya kesinambungan fiskal,” demikian keterangan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, dalam siaran pers.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pendapatan negara hingga 30 Juni 2026 mencapai Rp1.459,4 triliun atau 46,3 persen dari target APBN 2026. Realisasi tersebut tumbuh 21,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Penerimaan pajak menjadi salah satu penopang utama dengan realisasi Rp1.035,7 triliun atau tumbuh 24,6 persen secara tahunan. Sementara penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp152 triliun, tumbuh 3,4 persen, sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp271 triliun atau tumbuh 21,6 persen.
Di sisi belanja, pemerintah telah merealisasikan Rp1.656 triliun atau 43,1 persen dari target APBN 2026. Belanja negara tersebut tumbuh 17,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp1.298,6 triliun, terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp658,9 triliun dan belanja non-Kementerian/Lembaga sebesar Rp639,7 triliun.
Sementara Transfer ke Daerah (TKD) telah terealisasi Rp357,4 triliun atau 51,6 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2026.
Selain menjaga defisit, pemerintah juga berupaya memperluas basis investor dan melakukan diversifikasi sumber pembiayaan. Salah satunya melalui rencana penerbitan Panda Bonds pada 23 Juli 2026, dengan target ekuivalen USD1 miliar, yang pelaksanaannya tetap bergantung pada kondisi pasar.
Pemerintah juga mempertahankan peringkat kredit Republik Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil dari Standard & Poor's Global Ratings (S&P).
Kementerian Keuangan menegaskan pemerintah akan terus menjaga APBN tetap sehat, kredibel dan adaptif untuk memperkuat stabilitas ekonomi, menjaga keberlanjutan fiskal, meningkatkan kepercayaan investor serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.(red)
