Nabire, fajarpapua.com – Sekretaris Fraksi Papua Tengah Sejahtera DPR Papua Tengah, Ardi, S.T., M.IST., menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa beserta jajaran Pemerintah Provinsi Papua Tengah atas respons terhadap berbagai masukan DPR dalam pembahasan Raperdasi Perubahan APBD Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2026.
Ardi mengatakan, jawaban Pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi menunjukkan adanya perhatian terhadap sejumlah catatan yang sebelumnya disampaikan Fraksi Papua Tengah Sejahtera, terutama terkait besarnya SiLPA, percepatan realisasi anggaran, pendidikan dan kesehatan, infrastruktur dan konektivitas, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemerataan pembangunan serta Pokok-Pokok Pikiran DPR.
“Kami mengapresiasi jawaban dan komitmen yang disampaikan Bapak Gubernur. Sejumlah hal yang menjadi perhatian Fraksi Papua Tengah Sejahtera telah mendapat respons dari Pemerintah. Selanjutnya yang paling penting adalah bagaimana komitmen tersebut diwujudkan dalam pelaksanaan APBD Perubahan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Ardi.
Dalam jawaban Pemerintah kepada Fraksi Papua Tengah Sejahtera dijelaskan, pendapatan daerah setelah perubahan direncanakan sekitar Rp2,752 triliun, sedangkan belanja daerah menjadi sekitar Rp4,180 triliun.
Selisih tersebut ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA Tahun Anggaran 2025. Pemerintah juga menjelaskan bahwa SiLPA tidak seluruhnya merupakan dana bebas untuk program baru karena terdapat dana yang penggunaannya telah ditentukan.
Ardi menilai besarnya SiLPA harus menjadi bahan evaluasi bersama agar pengelolaan anggaran ke depan semakin baik.
“Kita tentu tidak berharap SiLPA yang besar kembali terjadi. Karena itu, setelah APBD Perubahan ditetapkan, OPD harus bergerak cepat. Namun percepatan penyerapan jangan sampai mengorbankan kualitas pekerjaan dan akuntabilitas,” ujarnya.
Sementara itu, Pemerintah menyatakan tambahan anggaran pendidikan diarahkan untuk memperkuat pelayanan pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana, dengan perhatian terhadap kebutuhan Orang Asli Papua (OAP) dan wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses.
Di bidang kesehatan, anggaran diarahkan untuk pelayanan dasar, tenaga dan fasilitas kesehatan serta peningkatan akses masyarakat, khususnya di wilayah yang sulit dijangkau.
“Besarnya anggaran harus berbanding lurus dengan manfaat yang diterima masyarakat. Ukuran keberhasilan bukan hanya persentase penyerapan, tetapi bagaimana masyarakat merasakan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, infrastruktur yang berfungsi serta program ekonomi yang benar-benar meningkatkan pendapatan masyarakat,” jelas Ardi.
Ardi juga mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang akan memberikan perhatian khusus terhadap percepatan pelaksanaan anggaran, monitoring realisasi fisik dan keuangan, serta menjaga kualitas dan akuntabilitas belanja.
“Kami mengapresiasi respons Bapak Gubernur terhadap masukan Fraksi Papua Tengah Sejahtera. Setelah APBD Perubahan ditetapkan, yang terpenting adalah implementasinya. Kami di DPR akan menjalankan fungsi pengawasan agar anggaran benar-benar hadir untuk masyarakat, memperbaiki pelayanan dasar, membuka keterisolasian, menggerakkan ekonomi masyarakat dan mendorong pemerataan pembangunan di seluruh Papua Tengah,” pungkas Ardi.
