Timika, fajarpapua.com – Sudah cukup banyak kebijakan Pemda Mimika yang dinilai hanya melukai hati rakyat seperti uji kompetensi yang akhirnya tidak jelas setelah diprotes warga, penarikan guru ASN dari YPPK tanpa pertimbangan beban orang tua murid, serta terkini hak 9 kepala kampung di Kwamki Narama yang terkatung-katung.
Seorang warga, Max Eduard Jikwa usai melakukan aksi demo di kantor Bupati Mimika, Senin (1/2). mengatakan 9 kepala kampung terpilih sudah ikut dalam pemilihan kepala kampung secara langsung oleh rakyat setahun lalu, tetapi mereka tidak diakui bahkan tidak diakomodir oleh Pemkab Mimika.
Pemkab bahkan menunjuk orang lain yang menjabat Kepala Kampung.
“Kami sudah menunggu satu tahun, karena tidak ada itikad baik dari Pemkab Mimika sehingga hari ini kami datang demo ke kantor bupati mau bertanya kenapa para kepala kampung tidak dilantik-lantik,” ujarnya.
Sejak keadilannya dirampas, 9 kepala kampung terpilih mengajukan gugatan ke PTUN Jayapura, dan putusan PTUN memenangkan gugatan mereka.
Dengan putusan PTUN Nomor 19/G/2020 pada tanggal 17 November 2020, maka Bupati Mimika diharapkan mempersiapkan administrasi dan segera melantik 9 kampung itu.
“Dengan mengabaikan kewajiban melantik kepala kampung pillihan masyarakat berarti Pemkab tidak menghargai dan menghormati suara rakyat. Ini sudah mengebiri suara rakyat, dan melanggar hak asasi manusia. Tolonglah Pemda jangan sakiti hati rakyat,” ujarnya.
Dikatakan, pelanggaran HAM tidak harus membunuh atau menyengsarakan orang lain, tapi dengan tidak menghargai suara rakyat sama saja melanggar HAM.
“Bupati Mimika harus bertanggungjawab dan kami sudah serahkan aspirasi dari masyarakat dan 9 kepala kampung terpilih. Kalau masih diabaikan, kami akan datang demo lagi lebih besar dan kami minta Gubernur dan Mendagri turun tangan soal ini,” tegas Max.
Mereka menilai masalah kepala kampung saja tidak bisa diatasi bagaimana mungkin mau tangani masalah yang lebih besar.
