Timika, fajarpapua.com
Dinas Perikanan Kabupaten Mimika terus melakukan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua untuk bisa menarik pungutan retribusi daerah dari aktivitas tambat dan labuh kapal-kapal di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Pomako.
Kepala Dinas Perikanan Mimika Lientje AA Siwabessy di Timika, Senin, mengatakan saat ini terdapat sekitar 300-an kapal perikanan yang melakukan aktivitas tambat dan labuh di PPI Pomako.
Meskipun ada banyak kapal yang beroperasi di PPI Pomako, namun Pemkab Mimika tidak mendapatkan sepeserpun dari aktivitas itu lantaran kewenangan untuk mengatur usaha tambat dan labuh kapal-kapal perikanan sudah dialihkan ke tingkat provinsi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Sampai sekarang tidak ada kontribusi apa-apa yang didapatkan oleh Pemda Mimika dari PPI Pomako karena kami terbentur dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 dimana kewenangan untuk mengelola tambat dan labuh kapal sudah dialihkan ke Provinsi Papua,” kata Lietje.
