“Jadi, sepanjang Nota Pemeriksaan I itu dikeluarkan dari bulan Desember 2019 sampai sekarang Juli 2020, itu belum dijalankan sama sekali. Dan belum ada gugatan yang diajukan PT Freeport di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) terhadap buruh mogok kerja,” bebernya.
Dengan demikian, lanjut Emanuel Gobay, hal itu membuktikan bahwa Nota Pemeriksaan I itu belum dijalankan sampai saat ini.
Apalagi Emanuel Gobay yakin, jika Nota Pemeriksaan II nantinya dikeluarkan Disnaker Papua, maka akan menguatkan Nota Pemeriksaan I, karena pijakannya Nota Pemeriksaan I yang belum dijalankan Freeport.
“Jadi, kepada Disnaker Papua maupun PT Freeport, jangan berpikir karena ada putusan PTUN, terus kewajiban dia menjalankan Nota Pemeriksaan I hilang, itu tidak. Masih ada, sepanjang itu belum dilaksanakan, itu menunjukkan PT Freeport masih melakukan pelanggaran norma-norma ketenagakerjaan yang dimiliki oleh buruh yang melakukan moker ini,” tandasnya.
Oleh karena itu, Emanuel Gobay meminta Ketua DPR Papua untuk membentuk Pansus sehingga dapat mengurus masalah buruh mogok kerja PT Freeport.
“Dari ketiga masalah yang kita minta, tadi pak ketua sudah sampaikan beberapa hal, yang pertama dia akan rapat internal dengan melibatkan kami, setelah itu kalau sudah rapat dan ada berdasarkan pertimbangan akan dibentuk pansus, maka akan dibentuk pansus,” jelas Emanuel Gobay.
Namun, ungkap Emanuel Gobay, pada prinsipnya dari tiga point yang disampaikan, itu sudah dijawab. Bahkan, pihaknya juga menyampaikan data – data kepada Ketua DPR Papua, mulai dari kronologis dari perjuangan buruh moker PT Freeport, surat diterbitkan Disnaker Papua terkait mogok kerja itu sah, kemudian memerintahkan PT Freeport menerima para buruh itu.
Data surat penegasan dari Gubernur Papua yang menyatakan juga mogok kerja itu sah dan memerintahkan PT Freeport untuk memperkerjakan kembali.
