Timika, fajarpapua.com
Pemerintah Pusat melalui Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan memilIh Distrik Mimika Timur Jauh sebagai daerah perbatasan negara.
Menindaklanjuti hal itu pada Kamis (18/9), Bupati Mimika Johannes Rettob S.Sos, MM mengadakan teleconference dengan beberapa menteri di Jakarta sehubungan dengan percepatan pembangunan kawasan perbatasan.
Wabup JR ditemui usai teleconference mengatakan ada 54 bupati dan walikota, 222 camat, dan II gubernur diundang untuk membicarakan pembangunan daerah perbatasan. Sebab sesuai permintaan Presiden pembangunan harus mulai dari wilayah perbatasan ke kota.
Termasuk Mimika dimana Distrik Mimika Timur Jauh terpilih dan Kabupaten Mimika harus menyusun perencanaan untuk percepatan pembangunan di wilayah itu. Setelah disusun perencanaan, tahun ini Pemkab Mimika mengajukan ke Kementrian Dalam Negeri, Badan Percepatan Kawasan Perbatasan supaya ada program dan anggaran yang turun. Pembangunan kawasan perbatasan ini melalui APBN sedangkan daerah hanya membuat perencanaan,” tukasnya.
Tugas lain dari daerah adalah membangun ekonomi, komunikasi, transportasi, pendidikan, kesehatan di wilayah perbatasan.
Menurut rencana Pempus tahun 2023 semua daerah perbatasan sudah dibangun.
Selain itu Pemkab Mimika membuat master plan dan perencanaan kemudian melapor ke pemerintah pusat untuk segera ada program dan anggaran yang turun.
“Anggaran pembangunan wilayah perbatasan besar karena dari APBN dimana perencanaan sudah diajukan daerah ke pusat melalui Badan Percepatan Daerah Perbatasan,” ungkapnya.
Wabup JR menerangkan, sebetulnya awal tahun ada tim dari pusat turun, dan Kabupaten Mimika mengusulkan 5 distrik yakni Distrik Mimika Timur, Mimika
Barat, Mimika Tengah, Amar dan Mimika Timur Jauh.
Setelah diteliti Pempus memutuskan satu distrik sedangkan empat lainnya berbatasan dengan Maluku bukan berbatasan negara.(mar)
