Selain itu, soal pekerjaan yang tidak selesai tepat waktu seperti pada beberapa OPD yang menjadi sorotan sejumlah pihak sebaiknya pemerintah dapat mejelaskan secara baik kepada dewan.
Fraksi Nasdem meminta pemerintah dapat mengawasi secara ketat pengggunaan APBD setiap tahun yang jumlahnya sangat besar agar tidak terjadi kebocoran.
Sedangkan Golkar seperti yang disampaikan Rizal Patadan menyoroti perubahan dilakukan hanya kegiatan-kegiatan mendesak yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.
Misalnya, penanganan Covid 19 yang saat ini angkanya masih terus meningkat tajam. Untuk itu pemerintah diharapkan dapat melakukan terobosan-terobosan baru dalam penanganan kasus Covid 19 ini.
Sedangkan PDIP melalui juru bicaranya Tobias Maturbongs meminta pemerintah dapat menyampaikan ke dewan soal defisit anggaran tahun ini sebesar Rp 800 miliar lebih, dan pemerintah perlu mendorong OPD-OPD penghasil pendapatan untuk melakukan ekstensifikasi dan terobosan-terobosan baru dalam menggenjot pendapatan daerah.
PDIP juga mendukung Pemkab dalam terobosan program refocusing dan realokasi dana untuk penanganan Covid 19 seiring dengan kebijakan pemerintah pusat, termasuk penjelasan soal pemanfaatan dana covid 19 yang drefocusing pada Maret lalu.
“Soal dana jaringan pengaman sosial juga harus dijelaskan kepada dewan terutama menyangkut pemanfaatannya,” harapnya.
Berikut, pengadaan tanah untuk bangun sekolah unggulan harus dicek secara baik terkait kelengkapan dokumen agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.
“Termasuk dana hibah untuk KONI, Persemi dan lain-lain yang nilainya besar perlu dijelaskan,” tutur Rizal. (tim)
