Warga Pertanyakan Pemda Mimika Beli 3 Lahan di Masa Sulit, Nilai DPRD Terlalu Lemah

by -
Bupati
Bupati Mimika didampingi Pj Sekda menyerahkan draft dokumen APBD P TA 2020 kepada pimpinan DPRD Mimika.

Timika, fajarpapua.com
Warga Mimika menilai fungsi kontrol para wakil rakyat di parlemen terlalu lemah menanggapi adanya kebijakan-kebijakan tidak masuk akal buatan Pemda Mimika.

Selain menilai dewan lemah, warga meminta Kejaksaan Negeri Timika dan jajaran Polres Mimika ikut mengawasi keuangan Pemda agar tidak digunakan untuk kepentingan oknum tertentu.

“Kami lihat dewan tidak punya taring, hanya ikut-ikut saja kemauan Pemda Mimika. Dewan mestinya sadar mereka dipilih untuk bela rakyat, bukan pemerintah,” ungkap Ismail, salah seorang warga di Jalan Budi Utomo, Sabtu (17/10).

Ia menegaskan, sejak dilantik beberapa waktu lalu, dewan belum menunjukkan sikap kritis terhadap kebijakan Pemda.

“Contoh dana Covid 19, dewan punya hak kontrol untuk mengawasi dana-dana itu. Habiskan ratusan miliar tapi banyak yang tidak tepat sasar, lalu mana respon dewan?” tegasnya.

Selanjutnya hal krusial yang harus jadi perhatian dewan adalah keputusan Pemda membeli tiga lahan di Jalan Cenderawasih dan di Jalan Agimuga Mile 32. Khusus untuk lahan di Jalan Agimuga dinilai syarat kepentingan selain tidak urgen, juga siapa pemilik lahan tersebut patut dipertanyakan.

BACA JUGA:  Golkar Mimika Ajukan Yan Sampe, Demokrat Leksi Lintuuran, PAW DPRD Mimika Menunggu Waktu

“Harga lahan juga harus melalui perhitungan tim aparaisal sesuai NJOP. Dewan jangan ikut arus, harus tunjukkan wibawa lembaga, harus bela rakyat, itu uang rakyat dari pajak-pajak yang dipungut pemerintah,” paparnya.

Ia mengapresiasi sikap Fraksi Gerindra DPRD Mimika yang menolak penganggaran 3 lahan karena dianggap tidak menghemat APBD di masa sulit pandemi Covid-19.

Ketua Fraksi Gerindra Nurman Karupukaro menilai Pemerintah Kabupaten Mimika tidak berhemat kendati terjadi penurunan dalam APBD Perubahan 2020.

banner 300250

Dalam pandangan fraksi di DPRD Mimika, Nurman membeberkan penganggaran 3 lahan tanah untuk kantor Badan Keuangan Daerah yang bernilai fantastis di Jalan Cenderawasih, serta Pusat UMKM di Mile 32 yang dinilai tidak strategis untuk pemasaran produk hasil UMKM, dan juga lahan di Mile 32 untuk pembangunan Sekolah Dasar bagi pengungsi Kampung Banti. Padahal warga bersangkutan menginginkan untuk kembali ke kampungnya di Tembagapura.

INFO IKLAN 0812-3406-8145