Selain itu, kelengkapan pemilikan tanah dan dokumen tim apraisial yang tidak bisa ditunjukkan tim eksekutif kepada DPRD Mimika menjadi dasar Fraksi Gerindra menolak pengadaan tanah di 3 lahan itu pada Perubahan APBD 2020.
Fraksi Gerindra meminta pemerintah memperhatikan aspirasi masyarakat tentang bantuan Covid-19 yang dinilai tidak transparan dalam pengelolaannya dan pertanggungjawaban tidak maksimal.
Laporan tentang penggunaan dana COVID-19 sampai saat ini belum diterima DPRD.
Selain itu pemerintah diminta untuk memfasilitasi pemulangan warga pengungsi kembali ke kampung Banti Tembagapura serta menjamin keamanan dan memberi bantuan bahan makanan yang cukup.
“Para mahasiswa eksodus juga diminta untuk difasilitasi agar dapat kembali ke masing-masing kota studi,” harapnya.
Hal lain, permasalahan hukum tentang hak sisa gaji dan lainnya dari anggota DPRD 2014-2019 yang telah menang gugatan di PTUN Jayapura juga diminta dibayarkan lewat APBD Perubahan.
Pemkab Mimika juga diminta untuk menyelesaikan hutang-hutang terkait tanah di gedung perpustakaan samping Graha Eme Neme Yauware dan di perumahan DPRD.
Terakhir Fraksi Gerindra mewanti pemerintah agar memperhatikan asas kehati-hatian, serta berpedoman pada skala prioritas dan memperhatikan pedoman peraturan yang berlaku dalam penyusunan APBD.(tim)
