Selain itu, lanjut Wapres, pertimbangan lain Pemerintah untuk tidak memekarkan daerah adalah karena masih ada DOB yang belum optimal dalam menjalankan pembangunan, sehingga evaluasi terus dilakukan pemerintah pusat terhadap daerah-daerah tersebut. Wapres kembali menekankan pemekaran dan pembagian wilayah di Papua suatu keharusan yang harus diprioritaskan untuk penataan Papua yang lebih baik kedepannya.
“Tapi untuk Papua ini merupakan suatu keharusan kita akan melakukan penataan. Supaya di Papua ini ada perubahan yang mendasar, keamanan itu mengawal kesejahteraan kita bagi daerah itu menjadi tanggung jawab, Pembagian wilayah Papua itu lebih kita bagi kekuasaannya agar pemerintah pusat lebih mudah untuk menyelesaikan persoalan di Papua ini, ” tutup Wapres.
Selain mengikuti Isu Strategis Nasional, terkait Moratorium DOB, Wapres Maaruf Amin sepakat dengan RPP Detada dan Deserta untuk segera disahkan. Tujuannya, agar Presiden Jokowi segera menandatangani RUU tersebut sebagai celah hukum lahirnya DOB (Daerah Otonomi Baru) seluruh Indonesia.
Menurut paparan Ketua Komite I Fachrul Razi, banyak aspirasi masyarakat daerah yang perlu segera diakomodasi oleh pemerintah pusat dengan melahirkan DOB. Sehingga, pemerintah pusat perlu segera menandatangani PP Detada (penataan daerah) dan Desertada (Desain besar penataan daerah) terkait pemekaran wilayah.
