Merauke, fajarpapua.com - Pemerintah pusat dan daerah terus berupaya semaksimal mungkin mencegah potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di seluruh wilayah di Papua.
Dampak Karhutla akan memicu polusi kabut asap yang menghalangi jarak pandang yang mengganggu dunia penerbangan.
Apalagi menjelang pelaksanaan PON XX Papua tanggal 2-15 Oktober 2021.
Langit Papua harus benar-benar bebas dari polusi kabut asap, karena dapat mengganggu para atlet untuk berkompetisi di ajang iven nasional ini.
“Jadi jelang PON XX 2021 ini, kita harus menjamin langit biru, bebas asap di Papua,” ujar Dirjen PPI Kementerian KLHK, Ruandha A. Sugardiman yang konfirmasi fajarpapua.com usai Rapat Koordinasi Pencegahan Karhutla bersama Pemda Merauke dan seluruh stakeholder di Lantai 3 Kantor Bupati Merauke, Jumat (5/3).
Sugardiman menjelaskan, berdasarkan data kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia, karhutla di Papua khususnya Kabupaten Merauke cukup besar luasannya. Hal itu yang perlu diwaspadai menjelang PON XX/2021.
“Kesiapan kita semua adalah mencegah tidak terjadinya kebakaran hutan dan lahan, sihingga terjadinya asap. Kalau itu terjadi, pasti mengganggu atlet-atlet yang akan berkompetisi.
“Ada 37 cabang olahraga pada PON XX Papua 2021 ini, 6 cabor ada di Merauke. Karena itu harus kita persiapkan ini semuanya dan betul-betul menjamin bahwa tahun 2021 ini Merauke berkurang hot spotnya (titik api) dan luas kebakaran hutannya. Dengan demikian kita bisa menjamin pula di Merauke langit biru bebas asap,” kata Sugardiman.
Solusi untuk mencegah potensi Karhutla, menurutnya, tidak hanya dengan upaya pemadaman titik api oleh petugas semata. Namun, perlu ada komunikasi untuk membangun kesadaran masyarakat agar tidak membakar hutan dan lahan.
Kemudian, pemberdayaan masyarakat dengan usaha-usaha produktif selain membuka lahan dengan cara membakar hutan.
“Tadi dalam rapat kita sudah membahas terkait itu. Beberapa hal yang mencuat, yakni pembentukan Satgas Karhutla di kabupaten ini akan terus didorong, sehingga ada instruksi langsung dari satgas kepada pelaksana di lapangan; Babinsa, Babinkamtibmas, kepala desa. Kemudian ada masyakat peduli api bisa bersatu peduli dalam melaksanakan penanggulangan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan ini.
“Tadi ada beberapa usulan memanfaatkan dana desa, dana-daba DBADR, sehingga bisa diakses oleh kabupaten untuk menyediakan sarana prasarana, bisa untuk HOK tenaga tenaga yang akan melakukan pengendalian Karhutla. Kemudian ada usulan untuk membuat sumur-sumur dalam yang bisa menyediakan air di musim kemarau. Ini adalah solusi solusi yang akan kita tindaklanjuti kedepannya dalam waktu dekat ini,” ungkapnya.
Selain itu, lanjutnya, perlu dilakukan sosialisasi, kampanye kepada masyarakat untuk tidak membakar hutan dan lahan. Komunikasi yang erat dari Babinsa, Babinkamtibmas, kepala desa, harus dilakukan terus-menerus sedini mungkin dan bisa mencapai masyarakat.
“Kalau bisa memberikan solusi alternatif yang memberi penghasilan, penghidupan dan pemberdayaan kepada masyarakat serta usaha-usaha ekonomi lain untuk bisa dikembangkan,” pungkas Sugardiman.(hrs)