Timika, fajarpapua.com – Statemen yang dikeluarkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika Reynold Ubra jika stok Obat Anti Malaria (OAM) akan habis pada hari ini Kamis (2/6) mendapat kritikan Ketua Pemuda Katolik Mimika, Dr Leonardus Tumuka.
Apalagi, Reynold secara berterus terang mengaku akan meminjam dari kabupaten tetangga mengingat produksi yang terbatas di pabrik farmasi.
Hal itu, tegas Leo, sebaiknya tidak dimunculkan dalam pemberitaan publik.
“Pernyataan ini melahirkan rasa takut, cemas, bahkan mungkin sisa stok di tempat pelayanan kesehatan umum akan disimpan untuk keperluan keluarga dan pribadi,” ungkap Leonardus kepada fajarpapua.com, Rabu (1/6).
Tokoh intelektual asli Mimika Wee itu mengkritisi dengan tegas peran Legislatif dan Eksekutif yang mengelola, mengontrol pengadaan OAM untuk pelayanan kesehatan di Kabupaten Mimika.
“Baik sekali informasi itu kepada masyarakat, juga kepada fasiltas pelayanan kesehatan terdekat. Akan tetapi akan lebih baik lagi kalau teknis permasalahan itu dibahas internal dinas bersama pihak ketiga,” tandas Leonardus.
Menurut Mantan Ketua Yayasan Charitas Timika (YCTP) pengelola Rumah Sakit Mitra Masyarakat itu, pelayanan kesahatan merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, terutama oleh pemerintah. Walaupun sudah pasti upaya itu harus timbul dari kesadaran masyarakat.
“Kekhawatiran saya pribadi sebagai anak Mimika ialah jangan sampai keluarga kami di wilayah pesisir sampai di kota kehilangan nyawa karena malaria naik di otak. Itu kasarnya demikian,” tegasnya.
Karena itu, kaitannya dengan pelayanan kesehatan dasar dalam kebutuhan akan OAM, segera dibenahi dan tidak boleh ada statemen kekosongan stok dari Pabrik Farmasi Penyedia Obat.
“Kita tahu, pihak farmasi adalah penyedia obat. Tidak mungkin mereka tidak akan produksi obat jenis itu karena wilayah Papua endemik malaria,” terang Leonardus yang juga Ketua Aliansi Pemuda Kamoro itu.
Prinsip perusahaan farmasi, jika permintaan obat terhambat karena keterlambatan pembayaran, maka Pemerintah Daerah yang harus mencarikan solusinya.
Begitupun sebaliknya, jika pihak farmasi kekurangan produksi, maka perusahaanlah yang mencarikan solusinya karena Pembeli/pemasok ovat melalui perusahaan distributor jenis obat tersebut hanya tahu menyalurkan kepada pembeli.
Leo menegaskan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika melalui Dinas Kesehatan dan Instalasi Farmasi Kabupaten Mimika agar lebih berhati-hati dalam mengeluarkan statemen sebagai pejabat pemerintah daerah.
“Penggunaan manajemen aplikasi teknologi terbaru dalam sistem farmasi itu, tolong dimanage dengan baik, sehingga penggunaan obat ini bisa dikontrol,” pesannya.(edy)
