Timika, fajarpapua.com – Doa bersama untuk Papua Tengah yang digagas Dewan Masjid Indonesia (DMI) Mimika dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Mimika, Rabu (29/6) di Graha Eme Neme Yauware (ENY) menuai protes dari sejumlah kalangan umat muslim.
Salah satu tokoh muslim Mimika yang meminta identitasnya dirahasiakan kepada fajarpapua.com menyatakan, semestinya kegiatan keagamaan jangan dijadikan sebagai sarana atau alat untuk kepentingan politik individu atau kelompok.
“Tugas pengurus DMI dan MUI adalah menjaga umat dan masjid agar tidak digunakan sebagai sarana politik,” katanya.
Dia mengemukakan, pengurus DMI dan MUI yang terdiri dari berbagai latar belakang, dapat bersahabat dengan politisi, pengusaha dan elemen apapun.
Akan tetapi, kata dia, persahabatan itu jangan sampai dimanfaatkan untuk kepentingan politik individu dan kelompok.
“Kita boleh berteman dengan politisi, tapi jangan menggunakan Ormas Islam dan masjid sebagai sarana politik,” tukasnya.
Apalagi menurut dia, persoalan Ibu kota Papua Tengah (PPT) saat ini bukan ranah DMI dan MUI sehingga diharapkan Ormas tersebut tetap fokus pada tugas keumatan.
“Urusan Papua Tengah sudah ada yang urus (DPR-RI-red) jadi Ormas Islam jangan lagi ikut-ikutan dan mau ditunggangi dengan kepentingan tertentu,” akunya.
Kata dia, soal undangan dari DMI dan MUI yang menyebutkan doa bersama mendukung Papua Tengah itu sebenarnya keliru, apalagi dengan jelas MUI dan DMI merupakan salah satu ormas Islam besar di Indonesia.
“Dengan begitu, kita telah mencoreng muka kita sendiri, ” tambahnya.(isa)
