Timika, fajarpapua.com – Ketua DPRD Mimika, Anton Bukaleng, mengklaim keputusan letak ibukota Provinsi Papua Tengah di Kabupaten Nabire belum final.
Saat ini tim dari pemerintah daerah Mimika sedang melakukan proses menyiapkan langkah hukum, yaitu ‘Judical Riview’ ke Mahkamah Konstitusi (MK), agar Kabupaten Mimika didaulat menjadi ibukota Daerah Otonom Baru (DOB) Papua Tengah.
Kepada awak media, Sabtu (9/7), Bukaleng menjelaskan hal mendasar penentuan Mimika yang seharusnya menjadi ibukota provinsi adalah kesepakatan 7 kepala daerah yang sepakat meminta pemerintah pusat mengakomodir berdirinya Papua Tengah, dengan beribukota di Timika. Kesepakatan itu pada bulan Desember 2019 dan diteguhkan kembali pada Februari 2021 kemarin di Mimika.
“Mengenai (ibukota) Provinsi Papua Tengah, DPR RI Komisi 2 tetapkan di Nabire, tapi itu di luar dari kesepakatan kita di sini. Karena sebelumnya sudah ada kesepakatan tujuh kepala daerah, sudah tanda tangan sepakat Papua Tengah (ibukota) itu (di) Timika. Bupati Mimika, Nabire, Deyai, Dogiyai, Intan Jaya, Puncak, Paniai sudah tanda tangan waktu itu di Hotel Mozza,” jelasnya.
Lagi katanya, selain kesepakatan tersebut, dari kajian akademis didapati Mimika paling layak menjadi ibukota provinsi lantaran kelengkapan infrastruktur fasilitas publik, yang lebih memadai dari daerah lainnya di Papua Tengah.
“(yang) memenuhi syarat itu Mimika, Nabire belum. Di Nabire lapangan (terbang) belum (memadai). Jadi ini (Nabire ibukota provinsi) masih belum final. Iya, kita ada naik ke MK, ini yang lagi diproses ke MK, Belum final (ibukota) di Nabire,” tegasnya.
Anton Bukaleng optimis persiapan langkah hukum ke MK akan menuai hasil yang baik, yakni kembalinya kesepakatan awal bahwa letak ibukota Papua Tengah di Mimika. Pihaknya selalu siap untuk bersinergi dengan pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif terkait perjuangan meraih Mimika kembali sebagai ibukota provinsi DOB Papua Tengah.
“Langkah-langkah pemerintah sedang jalan, kita di DPRD jaga, lihat. kita pantau, standby. Tim ada jalankan (proses gugatan). Bupati kalau minta kita maju, maka kita masuk. Ini tim lagi proses untuk mengajukan gugatan ke MK karena sebelumnya para bupati sudah sepakat. Mungkin ada yang bujuk, sehingga berubah. Tapi nanti pasti berubah lagi, kembali ke kesepakatan awal ibukota Provinsi Papua Tengah itu di Kabupaten Mimika,” tandasnya. (kus)
