Timika, fajarpapua.com – Tokoh Agama di Papua mengingatkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia agar tidak tebang pilih dalam pemberantasan kasus-kasus korupsi di Papua.
Hal itu diungkapkan sejumlah Tokoh Agama di Papua saat mendatangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupdi (KPK) serta Kantor Staf Kepresidenan di Jakarta pada 13 Juli lalu.
Menurut Pendeta Katto Maury, kedatangan para tokoh agama itu untuk menyampaikan aspirasi umat beragama terkait banyaknya dugaan tindak pidana korupsi di Papua.
Ditegaskan, apa yang disampaikan oleh para tokoh agama dalam kesempatan itu juga disertai dengan data dan bukti lapangan serta tetap menghargai asas praduga tak bersalah.
Menurut Pendeta Maury, ada lima pernyataan yang menjadi aspirasi para tokoh di Papua diantaranya pelaksanaan Otsus selama 20 tahun pertama bukan tidak mungkin ada penyalahgunaan keuangan tapi tidak diusut oleh KPK RI.
Selain itu, pelaksanaan PON XX tahun 2021 juga diduga sarat penyalahgunaan keuangan tapi tidak diusut oleh KPK.
Kemudian dugaan tindak pidana korupsi kepala daerah termasuk untuk kasus Bupati Mimika, diharapkan KPK tidak tebang pilih dalam penanganannya.
Lebih lanjut kata Pendeta Maury mengungkapkan dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah para tokoh agama yang berjumlah 15 orang menyampaikan bahwa KPK adalah komisi pemberantasan korupsi dan bukan komisi pengamanan kepentingan.
“Kami berharap KPK tidak tebang pilih, sudah menjadi rahasia umum dan kita tahulah ada banyak kasus korupsi yang lebih dahsyat dari apa yang dituduhkan kepada RHP, yang sampai hari ini tidak diusut oleh KPK, ada apa?,” ujarnya.
“KPK kepanjangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi bukan Komisi Pengamanan Kepentingan kelompok atau golongan tertentu, kami berharap KPK tetap eksis dan independen dalam menjalankan tugas-tugas nya,” lanjutnya.
Pendeta Maury sangat mendukung serta penghargaan yang tinggi kepada KPK RI atas kinerjanya yang sangat luar biasa dalam usaha memberantas dan memerangi korupsi di tanah Papua.
Untuk itu pihaknya meminta agar KPK RI tetap dalam visi misi awalnya dalam memberantas korupsi. (feb)
