Timika, fajarpapua.com- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nduga meminta para pelaku pembunuhan dan mutilasi dihukum mati.
Hal ini karena mereka menilai perbuatan para pelaku sangat kejam dan diluar batas-batas perikemanusiaan.
Bupati Nduga, Namia Gwijangge mengatakan, para pelaku secepatnya diproses sesuai hukum yang berlaku dan dikenakan pasal-pasal yang sesuai dengan tindak pidana yang sudah dilanggar.
“Saya minta Presiden, Panglima TNI, Kapolri, Pangdam, Kapolda Papua, Kapolres Mimika dan Dandim 1710 untuk memproses para pelaku dan agar diberikan hukuman mati karena mereka sangat kejam,” kata Bupati Nduga pada jumpa pers di Hotel Cartenz, Kamis (1/9).
Bupati Gwijangge menegaskan proses hukum terhadap para pelaku harus dilakukan secara terbuka dan seadil-adilnya mulai dari awal hingga akhir putusan hukum.
“Proses hukum harus terbuka agar masyarakat Nduga dan keluarga korban mengikuti dengan baik. Kami pemerintah akan kawal terus kasus ini supaya hasil putusan hukum sesuai dengan harapan masyarakat,” tegasnya.
Bupati Gwijangge berharap kejadian ini tidak terjadi lagi sampai kapanpun. Karena hal ini merupakan pembunuhan kejam yang pertama kali terjadi di Papua.
“Ini perbuatan yang sangat keji, kalau pembunuhan lain itu biasa saja. Saya harap tidak ada lagi,”tuturnya.
Bupati Gwijangge juga meminta kepada masyarakat khususnya Suku Nduga untuk tidak melakukan gerakan-gerakan yang tidak diinginkan dan mengganggu Kamtibmas.
Selanjutnya menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum memproses kasus ini karena hal ini merupakan kasus kriminal murni.
“Masalah ini memang sangat rawan sehingga saya dan para tokoh datang ke Timika dan menghimbau warga saya untuk tidak melakukan tindakan yang tidak diinginkan seperti pembalasan atau tindakan lain,”ujarnya.
Sementara DPRD Kabupaten Nduga yang diwakili oleh Anggota Komisi V Namantus Gwijangge mengatakan, pihaknya akan mengawal terus kasus tersebut, sesuai keinginan keluarga yakni menyerahkan kasus ini kepada pihak yang berwajib.
“Kami sebagai wakil rakyat akan kawal terus karena permintaan dari keluarga ini sangat baik menyerahkan untuk proses hukum. Jadi kami akan kawal hingga tuntas,” ucap Namantus.
Namantus mengungkapkan pihak DPRD Nduga akan membentuk Panitia khusus (Pansus) untuk sama-sama mengawal kasus tersebut.
“Apa saja yang terjadi dalam proses hukum yang berjalan akan kami lanjutkan ke lembaga DPRD sehingga di bentuklah Pansus atas keinginan semua pihak,”ungkapnya.
Pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Kapolres Mimika dan Dandim Mimika agar proses hukum dilakukan terbuka sesuai permintaan keluarga.
“Keluarga mempercayakan kepada para penegak hukum jadi harus di ungkap secara terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi dan itu kami akan berkoordinasi terus dengan penegak hukum,” tuturnya. (iba)
