Nabire, fajarpapua.com – Menanggapi pemekaran Provinsi Papua Tengah, perwakilan Tokoh Intelektual Kabupaten Intan Jaya Henes Sondegau, ST meminta pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri serta DPRP Provinsi Papua agar memulangkan para pengungsi yang timbul akibat konflik antara TPNPB-OPM dan TNI/Polri.
Pemulangan itu dilakukan sebelum pengangkatan Pj Gubernur Papua Tengah pada akhir Oktober 2022 ini.
“Saat ini pemerintah di kabupaten yang rawan konflik telah berupaya mengantisipasi persolan yang terjadi, mestinya hal itu tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah daerah di daerah rawan konflik, melainkan tanggung jawab bersama,” ujar Henes dalam keterangan tertulis yang diterima fajarpapua.com, Senin (17/10).
Terkait jumlah pengungsi, kata dia, meskipun pemerintah sudah memiliki data, namun faktanya banyak yang tidak terdata. Misalnya seperti di Intan Jaya, sebagian masyarakat mengungsi atas keinginan sendiri untuk menyelamatkan diri dan merasa tidak aman akibat konflik.
Henes juga menjelaskan pihaknya sudah melakukan pendataan terkait jumlah pengungsi kabupaten Intan Jaya yang tersebar di beberapa kabupaten lain.
“Di Nabire terdapat 300 Jiwa pengungsi, belum lagi di kabupaten Mimika dan lainnya,” kata Henes.
Lebih lanjut ia menjelaskan, pemerintah daerah telah berupaya keras untuk mengatasi persoalan di daerahnya.
“Mereka sudah kerja keras, dari TNI/Polri, pemerintah Kabupaten, gereja, semua sudah kerja keras, sekarang mana peran kalian (Kemendagri dan DPRP Provinsi) memperhatikan hal ini. Dalam waktu 3 bulan ini sudah tidak ada cerita lagi untuk kerja-kerja fisik. Fokus pulangkan masyarakat pengungsi ke daerah asal, lebih khusus Kabupaten Intan Jaya, Nduga dan daerah lainnya,” pungkasnya. (feb)
