Jayapura, fajarpapua.com– Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayapura melakukan Focus Group Discussion (FGD) Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Jayapura, yang berlangsung di Aula Lantai II Kantor Bupati Jayapura, Rabu (17/5).
Kegiatan ini dihadiri oleh Penjabat Bupati Jayapura, Triwarno Purnomo dan Direktur Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
Penjabat Bupati Jayapura, Triwarno Purnomo menjelaskan, pada kegiatan FGD akan dibahas dokumen pedomaan utama bagi rencana pengelolaan, pengendalian pembangunan pariwisata di Kabupaten Jayapura.
Dalam dokumen itu berisikan visi misi dan tujuan serta strategi terkait pembangunan pariwisata di Kabupaten Jayapura seperti zonasi untuk menjadi acuan regulasi pariwisata di tingkat kabupaten yang akan dibuat baik aspek pembangunan maupun aspek pemberdayaan masyarakat .
“Persoalan pariwisata saat ini adalah soal terbatasnya aksesibilitas, akomodasi, promosi yang terbatas, dan kurangnya pemahaman dalam pengelolaan pariwisata. Bagaimana saudara-saudara kita yang ada di objek wisata kurang pemahaman dalam pengolahan sumber daya manusia dan pemahaman pengelolaan usaha wisata,”kata Pj Bupati Jayapura, Triwarno.
Ia mengungkapkan, kemajuan pariwisata sangat penting jika dikelola dengan baik dengan tujuan utama mendatangkan pendapatan daerah dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
“Kalau sudah ada lapangan kerja terbuka maka dengan sendirinya ada pendapatan, dengan demikian ekonomi masyarakat akan bergerak karena daya beli nya meningkat,”ujarnya.
Triwarno mengaku Kabupaten Jayapura kaya akan objek wisata yang secara alami, tetapi perlu juga adanya objek yang dibuat sesuai dengan kreativitas masyarakat.
“Intinya kita bisa mendatangkan wisatawan karena kita punya daya tarik,”ungkap Triwarno.
Sementara itu Direktur Bidang Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Dwi Marhen Yono mengakui pihaknya bersama pemerintah Pusat sementara mereview UU Pariwisata Nomor 10 tahun 2009 karena perubahan zaman.
Salah satu poin yang direvisi, kata Marhaen adalah semua daerah wajib punya rencana induk pengembangan pariwisata, sehingga pembangunan pariwisata bisa sustainable, berkelanjutan dan tidak parsial.
Berikut lima pilar pembangunan pariwisata yang diusulkan, kata Marhen meliputi; yang pertama sumber daya manusia pariwisata, industri pariwisata, kelembagaan, destinasi dan pemasaran.
“Tempat-tempat wisata di Jayapura harus siap untuk menerima tamu baru, oleh karena itu harus bersih, nyaman, dan ramah.”ujar Marhen.
Dia berharap di Kabupaten Jayapura ada wadah untuk menampung anak muda kreatif untuk berkreasi sehingga pemasaran bisa secara struktur, masif dan sistematis. “Tidak boleh asal jadi, harus melihat segmen pasar dan mengajak semua untuk promosi pariwisata melalui peran media.
“Promosi secara masif oleh media untuk mengajak semua masyarakat yang punya HP, internet dan smartphone. Kita ajak untuk kampanye masif promosi pariwisata kabupaten Jayapura.”lanjutnya.
Berdasarkan riset terbaru, Kata Marhen, terdapat 275 juta masyarakat Indonesia dan yang memiliki handphone 350 juta orang, artinya lebih banyak handphone daripada jumlah penduduk karena ada yang memiliki handphone lebih dari 1 bahkan 3 hand phone.(hsb)
