Jayapura, fajarpapua.com – Pemerintah Kabupaten Jayapura berupaya meningkatkan penerimaan daerah dengan menerapkan digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi parkir.
Peluncuran program tersebut dihadiri Bupati Jayapura Yunus Wonda, bekerja sama dengan sejumlah perbankan dan OPD di lingkungan Pemkab Jayapura, di Hotel Hiroson Sentani, Selasa (28/10/2025).
Bupati Jayapura Yunus Wonda menyebut penerapan digitalisasi pajak sebagai langkah strategis untuk mengatasi kebocoran penerimaan pajak daerah, sekaligus menggali potensi kontribusi pajak di Kabupaten Jayapura.
“Kondisi nasional saat ini menjadi tantangan bagi kita untuk terus menggali potensi daerah. Melalui sistem digitalisasi yang kita luncurkan hari ini, saya yakin akan terjadi perubahan positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena setiap potensi yang ada dapat memberikan kontribusi lebih optimal,” kata Bupati Yunus.
Lanjut dia, pemerintah daerah tidak bisa terus bergantung pada pemerintah pusat. Karena itu, pihaknya berkomitmen memperkuat PAD melalui penerapan sistem pajak digital.
“Ini bagian dari visi dan misi saya bersama wakil bupati agar pelayanan pajak di Kabupaten Jayapura dapat dilakukan secara digital. Pemerintah ingin memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak agar lebih mudah, cepat, dan transparan,” ujarnya.
Bupati menuturkan, sistem digitalisasi pajak telah diterapkan di banyak kota besar, dan Kabupaten Jayapura harus mampu mengikuti perkembangan tersebut. Menurutnya, selama pemungutan pajak masih dilakukan secara manual, potensi kebocoran masih tinggi.
Dengan sistem digital, kata Yunus, proses pemungutan pajak akan lebih transparan dan akuntabel. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pihak perbankan yang telah mendukung pelaksanaan program ini, baik Bank Papua, Bank Mandiri, BNI, maupun BRI.
Ia berharap seluruh perbankan di Kabupaten Jayapura terus memberikan dukungan penuh agar pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah berjalan dengan baik.
“Pungutan pajak melalui digitalisasi akan jauh lebih efektif dan transparan. Masih banyak potensi pajak di Kabupaten Jayapura yang belum dikelola secara maksimal,” tutur Yunus.
Dia menambahkan, dengan digitalisasi ini bukan hanya sistem yang berubah, tapi juga cara berpikir semua pihak. “Ini komitmen bersama untuk meningkatkan PAD Kabupaten Jayapura,” pungkasnya.
(hsb)