Timika, fajarpapua.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika memberikan peringatan tegas kepada sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum mengembalikan kendaraan dinas usai rotasi jabatan.
Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, menegaskan pengembalian aset daerah, khususnya kendaraan dinas, seharusnya sudah dilakukan sejak proses pelantikan pejabat lama dan pejabat baru.
Menurutnya, setiap perpindahan jabatan wajib diikuti dengan serah terima aset, termasuk kendaraan operasional yang melekat pada jabatan tersebut.
“Sejak pelantikan sudah disampaikan bahwa aset, terutama aset bergerak seperti kendaraan dinas, wajib dikembalikan. Ini aturan yang harus dipatuhi,” tegas Emanuel Kemong usai memimpin apel pagi di Kantor Puspem SP 3, Timika, Papua Tengah, Senin (13/4).
Namun demikian, di lapangan masih ditemukan kendaraan dinas yang ikut “berpindah” bersama pejabat lama ke posisi baru.
Kondisi ini dinilai mengganggu distribusi aset di lingkungan pemerintah daerah, terutama bagi pejabat yang baru dilantik.
Wabup Kemong mengakui, keterlambatan pengembalian kendaraan berdampak langsung pada keterbatasan fasilitas operasional bagi sejumlah pejabat, termasuk staf ahli dan pejabat lainnya yang kini belum mendapatkan kendaraan dinas.
Meski begitu, Pemkab Mimika tetap berkomitmen menjalankan tata kelola aset secara tertib.
Kekurangan kendaraan akan dievaluasi melalui perbaikan unit yang ada maupun opsi pengadaan atau penyewaan ke depan.
Ia menekankan penertiban ini lebih mengedepankan kesadaran dan tanggung jawab individu para pejabat, tanpa harus langsung menempuh langkah represif.
“Ini soal kesadaran. Kita semua bekerja untuk pemerintahan. Ketika pindah tugas, tinggalkan fasilitas dinas, kecuali barang pribadi,” ujarnya.
Wabup Kemong juga memastikan akan dilakukan pengecekan ulang dalam waktu dekat untuk memastikan seluruh kendaraan dinas yang masih dikuasai pejabat lama segera dikembalikan.
Meski jumlahnya tidak banyak, persoalan ini tetap menjadi perhatian serius Pemkab Mimika sebagai bagian dari upaya penertiban dan pengamanan aset daerah.
“Sebagian pejabat sudah dengan inisiatif sendiri langsung mengembalikan kendaraan tanpa diperintahkan. Ini yang kita harapkan. Tinggal beberapa saja yang akan kita tindak lanjuti,” pungkasnya. (mas)
Komentar (0)