Jayapura, fajarpapua.com – Anggota DPR RI Komisi XIII Yan Permenas Mandenas meminta Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) berkoordinasi dengan Kapolri, Panglima TNI dan Kepala BIN untuk mencari solusi penanganan konflik bersenjata di Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Tengah.
“Penanganan konflik di Papua jangan menggunakan pola yang sama, artinya mereka mengedepankan operasi pasukan non organik dibanding pendekatan teritorial. Kita berharap pendekatan teritorial dikedepankan dalam setiap penanganan konflik di Papua,”ujarnya, Sabtu (2/5/2026).
Ia menjelaskan, pendekatan non organik dengan pola penyisiran tidak akan menyelesaikan persoalan. Operasi seperti itu tidak selalu menargetkan sasaran yang telah terdeteksi, melainkan melakukan penyisiran yang berpotensi menangkap pelaku tanpa kejelasan target.
“Kalau pasukan melakukan penyisiran, ada yang dikorbankan yaitu masyarakat sipil,” katanya.
Menurutnya, pola operasi di Papua harus diubah dengan lebih mengedepankan deteksi intelijen melalui pendekatan persuasif dan teritorial, sehingga masyarakat dapat memberikan informasi secara baik.
“Penanganan KKB hendaknya jangan dilakukan dengan kekerasan yang bisa menyebabkan warga sipil jadi korban yang tidak mengetahui apa-apa,” bebernya.
Ia menilai pola operasi aparat keamanan TNI dan Polri di Papua perlu dievaluasi karena dari tahun ke tahun tidak mengalami perubahan signifikan.
“Saya pikir pola operasi penanganan KKB ini harus dievaluasi total. Untuk operasi teritorial, Pangdam dan jajaran harus didukung dalam meredam konflik di wilayah pegunungan yang saat ini meluas ke berbagai daerah,” tandasnya.
Ia juga berencana memanggil Komnas HAM dan Menteri HAM ke DPR RI guna meminta laporan hasil investigasi secara transparan. Diharapkan ada efek jera bagi aparat yang tidak profesional agar tidak terus menimbulkan korban, baik di pihak masyarakat maupun TNI-Polri.
Selain itu, ia mendorong penguatan operasi teritorial melalui pasukan organik yang dikendalikan Pangdam setempat. Ia juga mengkritik kepala daerah di Papua yang dinilai belum maksimal terlibat dalam koordinasi isu keamanan di wilayahnya.
Ia meminta para bupati dan gubernur tidak lepas tangan dan aktif berkolaborasi dengan aparat keamanan untuk meredam konflik.
“Konflik ini akan terus berlanjut turun-temurun jika tidak ada perbaikan pola operasi dan keterlibatan nyata kepala daerah,”pungkasnya.(hsb)
Komentar (0)