Timika, fajarpapua.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika mempercepat realisasi pembangunan kampus Sekolah Rakyat dengan menyiapkan lahan seluas 8,5 hektar di kawasan bekas asrama lama Iwaka.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen daerah bersama Kementerian Sosial (Kemensos) RI untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Papua Tengah.
Kesiapan lahan tersebut disampaikan Bupati Mimika, Johannes Rettob, usai menghadiri rapat bersama Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf dan sejumlah kepala daerah di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (18/6).
Bupati Rettob menghadiri rapat tersebut didampingi Kepala Dinas Sosial Mimika Hasan Kemong dan Kepala BBPPKS Regional VI Jayapura Kemensos RI, John Herman Mampioper.
Menurut Bupati Rettob, Sekolah Rakyat di Mimika saat ini masih berstatus sekolah rintisan sehingga kegiatan belajar mengajar masih berlangsung di gedung sementara.
Karena itu, pembangunan gedung permanen menjadi prioritas agar pelayanan pendidikan dapat berjalan lebih optimal.
"Saat ini Mimika masih dalam tahap rintisan. Proses belajar mengajar masih menggunakan bangunan sementara. Target kami ke depan adalah memiliki gedung permanen," ujarnya.
Ia menjelaskan, salah satu syarat utama pembangunan Sekolah Rakyat adalah tersedianya lahan bersertifikat.
Pemkab Mimika telah memenuhi syarat tersebut dengan menyiapkan lahan seluas 8,5 hektar yang status asetnya tetap milik pemerintah daerah.
"Lahan sudah kami siapkan dan serahkan untuk pembangunan. Status aset tetap milik pemerintah daerah, tetapi digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat," jelasnya.
Bupati Rettob mengatakan, desain pembangunan gedung permanen telah diselesaikan oleh Kemensos RI dan saat ini proyek tersebut memasuki tahapan pelelangan.
Jika seluruh proses berjalan sesuai jadwal, pembangunan fisik akan dimulai tahun ini dan ditargetkan selesai pada Juni 2027.
"Tahun ini masuk tahap lelang dan kita harapkan pembangunan selesai Juni tahun depan," katanya.
Tampung Anak dari Keluarga Miskin
Sekolah Rakyat merupakan program pemerintah yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan rentan berdasarkan kategori desil 1 hingga desil 3.
Di Mimika, jumlah siswa yang saat ini mengikuti program tersebut sebanyak 55 orang, setelah lima siswa mengundurkan diri dari total awal 60 peserta didik.
Namun, keterbatasan ruang belajar yang hanya tersedia empat kelas membuat Pemkab Mimika belum membuka penerimaan siswa baru tahun ini.
"Kami sepakat dengan Kemensos, penerimaan siswa baru ditunda sampai gedung baru selesai dibangun," ujarnya.
Ke depan, Sekolah Rakyat di Mimika direncanakan menjadi lembaga pendidikan terpadu yang mencakup jenjang SD, SMP hingga SMA.
Selain memperoleh pendidikan formal, para siswa juga akan mendapatkan fasilitas pendukung, mulai dari tempat tinggal hingga program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga.
"Kemensos memberikan dukungan seperti tempat tinggal hingga bantuan pengembangan ekonomi keluarga. Untuk Mimika, sudah ada 20 unit rumah yang disiapkan," ungkapnya.
Mimika Jadi Pusat Layanan Sosial
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Johannes Rettob juga mengusulkan pembangunan lumbung bantuan sosial di Timika guna mempercepat distribusi bantuan saat terjadi bencana maupun kondisi darurat.
Menurutnya, lahan untuk pembangunan fasilitas tersebut telah disiapkan sejak masa Menteri Sosial sebelumnya.
"Harapannya bisa segera dibangun agar distribusi bantuan lebih cepat dan terpusat," katanya.
Tak hanya itu, Pemkab Mimika turut mengusulkan pembangunan sentral atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Sosial di Timika.
Saat ini, fasilitas serupa baru tersedia di Jayapura.
"Kami ingin Mimika menjadi pusat distribusi layanan sosial di Papua. Menteri Sosial sudah menyatakan persetujuan untuk rencana ini," tandasnya. (red)
