Jayapura, fajarpapua.com – Pemerintah Provinsi Papua menegaskan komitmennya untuk mendukung program swasembada pangan nasional melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan.
Komitmen tersebut ditunjukkan dengan kehadiran Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2026 yang berlangsung di Ballroom KKP, Gedung Mina Bahari III, Jakarta, Kamis (2/7).
Rakornas yang digelar pada 2–3 Juli 2026 mengangkat tema "Akselerasi Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Sektor Kelautan dan Perikanan untuk Mendukung Swasembada Pangan".
Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan program pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat terwujudnya swasembada protein sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Kehadiran Gubernur Matius D. Fakhiri menjadi bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Papua terhadap berbagai kebijakan nasional di sektor kelautan dan perikanan.
Papua dinilai memiliki potensi besar dengan wilayah laut yang luas, garis pantai yang panjang, serta sumber daya perikanan yang melimpah untuk menjadi salah satu daerah penopang swasembada pangan nasional.
Dalam Rakornas tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan memaparkan sejumlah program prioritas Tahun Anggaran 2026, di antaranya pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak di Pantai Utara Jawa, pembangunan kawasan budidaya udang terintegrasi, pengembangan budidaya tematik, percepatan swasembada garam, hingga modernisasi armada kapal perikanan nasional.
Seluruh program tersebut didukung anggaran sebesar Rp 13 triliun sebagai bagian dari transformasi sektor kelautan dan perikanan agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap ketahanan pangan Indonesia.
Bagi Papua, Rakornas ini menjadi momentum strategis untuk memperjuangkan berbagai program pembangunan di sektor kelautan dan perikanan.
Dengan potensi sumber daya laut yang sangat besar, Papua diharapkan mampu meningkatkan produktivitas perikanan, membuka lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, penyusunan program serta penganggaran tahun 2027 diharapkan semakin tepat sasaran sehingga pembangunan sektor kelautan dan perikanan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua sekaligus memperkuat posisi daerah sebagai salah satu penyangga ketahanan pangan nasional. (hsb)
