Timika, fajarpapua.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika mencatat realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5.588.475.025.325,53 atau 82,14 persen dari target yang telah ditetapkan. Sementara realisasi pendapatan daerah mencapai Rp6.041.392.322.470,41 atau 98,23 persen, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melampaui target hingga 115,89 persen.
Capaian tersebut disampaikan Bupati Mimika melalui Wakil Bupati, Emanuel Kemong, dalam Rapat Paripurna Masa Sidang II DPRK Mimika dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PP-APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025 di ruang rapat DPRK Mimika, Selasa (28/7).
Wabup Emanuel mengatakan LKPJ merupakan dokumen konstitusional yang memiliki makna penting sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat melalui DPRK sebagai mitra strategis pemerintah daerah.
"LKPJ ini bukan sekadar memenuhi amanat peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjadi media pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat melalui DPRD sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan," katanya.
Ia menjelaskan, penyampaian LKPJ dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Dikatakan, Tahun Anggaran 2025 merupakan periode yang penuh tantangan. Pemerintah Kabupaten Mimika harus menghadapi masa transisi kepemimpinan daerah, penyesuaian berbagai regulasi nasional, serta tantangan dalam percepatan pelaksanaan belanja daerah.
Meski demikian, ia menegaskan roda pemerintahan tetap berjalan dengan baik berkat sinergi seluruh pemangku kepentingan sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat terus berlangsung.
Pada kesempatan itu, Pemerintah Kabupaten Mimika juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRK Mimika atas kemitraan yang terjalin dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh ASN, TNI, Polri, dunia usaha, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh masyarakat Mimika yang terus menjaga stabilitas keamanan dan mendukung pembangunan daerah.
#Pendapatan Lampaui Target
Wabup Emanuel memaparkan, realisasi pendapatan sepanjang Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp6.041.392.322.470,41 atau 98,23 persen dari target yang ditetapkan.
Sementara itu, PAD justru melampaui target dengan capaian 115,89 persen, yang didorong oleh optimalisasi penerimaan pajak daerah dan peningkatan efektivitas pengelolaan pendapatan.
"Keberhasilan tersebut menunjukkan adanya peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang terus diarahkan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik," ujarnya.
Di sisi belanja, realisasi mencapai Rp5.588.475.025.325,53 atau 82,14 persen, dengan prioritas pada sektor pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat.
#Pendidikan, Kesehatan, dan Otsus Jadi Prioritas
Pada sektor pendidikan, Pemkab Mimika mencatat berbagai indikator menunjukkan hasil yang positif. Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada jenjang PAUD dan Sekolah Dasar berhasil melampaui target, disertai meningkatnya indeks pendidikan masyarakat.
Di bidang kesehatan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dinilai sangat tinggi. Selain itu, target persalinan di fasilitas kesehatan juga berhasil tercapai.
Pemerintah daerah juga terus membangun infrastruktur dasar guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memperkuat sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi. Sementara dalam pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus), pemerintah tetap memfokuskan anggaran pada pemenuhan hak-hak dasar Orang Asli Papua, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan peningkatan ekonomi masyarakat.
"Capaian riil pemanfaatan dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2025 telah dituangkan secara rinci dalam dokumen LKPJ. Kami berkomitmen meningkatkan transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," bebernya.
# Raih Empat Penghargaan
Selain memaparkan capaian pembangunan, Emanuel juga menyampaikan berbagai prestasi yang diraih Pemerintah Kabupaten Mimika sepanjang 2025. Pemkab Mimika berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan pemerintah daerah.
Selain itu, Mimika juga meraih Juara I Paritrana Award tingkat Provinsi Papua Tengah sebagai bentuk apresiasi atas komitmen terhadap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Prestasi lainnya adalah memperoleh Harmony Award dari Kementerian Agama Republik Indonesia serta menerima Anugerah Governansi Award atas inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
"Prestasi tersebut menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Mimika untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," ungkap Wabup Emanuel.
# Belanja Modal Belum Maksimal
Meski mencatat sejumlah capaian positif, Pemerintah Kabupaten Mimika mengakui masih terdapat beberapa tantangan yang harus dibenahi.
Salah satunya adalah realisasi belanja modal, khususnya pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang belum mencapai target akibat dinamika transisi pemerintahan, proses pengadaan barang dan jasa, kondisi geografis, serta keterbatasan waktu pelaksanaan pekerjaan.
Untuk itu, pemerintah akan mempercepat proses pengadaan barang dan jasa sejak awal tahun anggaran, memperkuat pengawasan internal, meningkatkan tata kelola aset daerah, serta mengarahkan belanja pembangunan pada program-program prioritas.
Program prioritas tersebut meliputi pengentasan kemiskinan, penurunan angka stunting, peningkatan kualitas pelayanan dasar, serta pemerataan pembangunan di wilayah pedalaman dan pesisir.
Mengakhiri sambutannya, Emanuel mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi dalam membangun Kabupaten Mimika.
Ia juga berharap DPRK Mimika dapat memberikan masukan, saran, dan rekomendasi terhadap LKPJ yang disampaikan sebagai bahan penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.
"Keberhasilan pembangunan bukanlah hasil kerja pemerintah semata, tetapi merupakan hasil kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Karena itu mari kita terus memperkuat sinergi untuk mewujudkan Mimika yang maju, inklusif, berdaya saing, sejahtera, dan menuju Mimika Emas," tutupnya.(fan)
