Kapolda mengingatkan para pemimpin daerah di Papua agar berkewajiban mengangkat derajat kehidupan masyarakat asli, termasuk di lingkungan pemerintahan.
Kehadiran pemerintah di suatu wilayah, katanya, hanya karena ada masyarakat lokal di wilayah itu.
“Diharapkan masyarakat lokal yang menjadi tuan di atas tanahnya sendiri. Itu artinya bahwa upayakan mereka dibimbing, dibina, tapi jangan terus ditinggalkan. Kita ada di kampung sini, di kota sini dan di kabupaten ini karena rakyat ada di sini. Kalau tidak ada rakyat, kita juga pasti tidak ada. Kalau ada masalah bicarakan, masa ribut-ribut terus,” ujarnya mengingatkan.
Kapolda juga mengingatkan Pemkab Mimika agar memperhatikan peningkatan SDM masyarakat lokal suku Amungme dan Kamoro di Mimika, sebagai masyarakat asli di wilayah itu.
“Saya sangat prihatin dengan kehidupan masyarakat saya Suku Kamoro. Kami orang Kamoro selama ini seperti nerimo (menerima) saja. Tolong dilihat dan diperhatikan juga, jangan terus ditinggalkan,” ujar Irjen Waterpauw.
Pelantikan para pejabat di lingkungan Pemkab Mimika yang dilakukan oleh Bupati Omaleng pada Jumat (17/7) lalu menuai banyak kritik dan kecaman dari berbagai kelompok masyarakat setempat lantaran mayoritas pejabat yang menduduki eselon II, III, IV, dan kepala sekolah didonominasi oleh warga suku tertentu.
Omaleng berdalih bahwa wajar jika suku tersebut mendapat posisi sangat dominan di pemerintahan sebab mereka murni berjuang menggunakan dana pribadi untuk memenangkan dirinya saat Pilkada Juni 2018, sedangkan yang lain mengharapkan dana dari dirinya.(tim)
