Timika, fajarpapua.com – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mimika serta semua insan kesehatan menjelang tahun 2021 harus tetap fokus dengan persoalan stunting, kusta, malaria, TB, HIV/AIDS, dan penyakit terabaikan lainnya yang masih tinggi.
Persoalan kesehatan tidak hanya fokus tapi perlu direncanakan secara baik yang melibatkan antar sektor yang ada di Mimika.
“Saya kaget dengar ada kusta di Yapakopa, Aindua, Tapormai. Saya minta tolong diusulkan dalam rencana anggaran tahun 2021. Baik kusta maupun stunting dan malaria itu bukan hanya urusan kesehatan tapi urusan lintas sektor. Jadi ada peran OPD-OPD lainnya. Jangan nonton, mari kerja bersama-sama untuk masyarakat kita. Saya ingatkan OPD-OPD jangan kerja sendiri-sendiri tapi libatkan juga OPD yang terkait lainnya sesuai tupoksi mereka,” kata Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob, S.Sos MM pada peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-56 di Grand Mozza Timika, Kamis (12/11).
Menurut Wabup JR, stunting misalnya, Timika bersama dua kabupaten lain menjadi lokus perhatian penanganan tahun ini oleh provinsi. Pemerintah memberi perhatian khusus ke dua distrik yakni Distrik Wania dan Distrik Mimika Timur Jauh dengan kasus stunting cukup tinggi.
Begitu pula kusta, di wilayah Distrik Mimika Barat Jauh harus menjadi konsentrasi penanganan Dinkes dan OPD terkait lain.
“Tidak hanya itu, kasus-kasus kesehatan di distrik dan kampung lain harus dicari oleh petugas kesehatan,” ujarnya.
Belum lagi, lanjut Wabup JR, malaria merupakan isu kesehatan nasional dimana Mimika masih menjadi kasus terbanyak di Indonesia.
Salah satu daerah di Provinsi Kepulauan Riau dulu dengan kasus malaria terbanyak di Indonesia. Berkat keseriusan pemerintah, dua tahun belakangan ini presentase kasus turun hanya 3 persen.
“Saya ajak semua OPD untuk berkontribusi dalam meminimalisir kasus-kasus kesehatan ini. Misalnya stunting dan malaria tidak bisa sektor kesehatan kerja sendiri. Sektor kesehatan hanya 25 persen, selebihnya ada DPU soal drainase, air bersih, ada Lingkungan Hidup soal lingkungan kotor, sampah tidak dikelola dengan baik, dan Dinas Ketahanan Pangan soal ketersediaan pangan begizi. Dinas Perikanan dan Peternakan soal ketersediaan ikan dan daging, telur bagi masyarakat. Bicara pangan bukan hanya beras atau ubi-ubian, tapi harus ada ikan, daging dan telur yang dapat dikonsumsi masyarakat,” ujarnya.
