Sebelumnya, anggota DPRD Mimika Saleh Alhamid mempertanyakan rencana para kepala sekolah di Mimika akan melakukan kegiatan studi banding di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan.
“Kalau secara tiba-tiba akan ada kegiatan studi banding para kepala sekolah ke Toraja Utara apalagi bertepatan dengan Pilkada disana, saya punya dugaan jangan sampai hal ini ditarik-tarik ke unsur politik,” kata Saleh.
Legislator Partai Hanura itu mengkhawatirkan ada rencana pengerahan massa secara terstruktur, sistematis, dan masif dari Mimika untuk memenangkan kandidat tertentu.
“Yah, kita khawatir ini pengerahan massa terselubung yang dikemas dalam acara studi banding untuk menyukseskan salah satu kandidat disana," ujarnya.
Diketahui, Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020, telah ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana, Ketua Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan.
Menurut Menpan RB Tjahjo Kumolo, SKB memberikan kepastian hukum terhadap penanganan pelanggaran asas netralitas ASN. (mas)
