Fakta yang terjadi, lanjut Wabup JR, berdasarkan tulisan-tulisan di publik, berdasarkan keluhan-keluhan masyarakat bahwa ternyata soal-soal yang diberikan dalam uji kompetensi adalah ujian soal-soal biasa yang tidak menunjukkan kompetensi dari honorer bersangkutan di bidang masing-masing.
“Saya tidak tahu, tetapi kemarin ada ada keluhan di WhatsApp, di media sosial yang mengatakan bahwa kami ini tenaga kesehatan tapi kerja soal-soal guru, mungkin selain dapat STR kami juga dapat sertifikasi guru,” paparnya.
Ternyata pada tes hari berikutnya, soal yang diberikan mirip, tidak sesuai bidang ilmu honorer.
“Pertanyaannya apakah ini uji kompetensi?. Tentunya bukan, pasti bukan. Lalu kemudian apakah itu analisis beban kerja, namun pertanyaannya kalau analisis beban kerja apakah melibatkan bagian organisasi dan tatalaksana Pemda Mimika?. Ini penting karena yang disampaikan kepada publik bahwa ini adalah analisis beban kerja. Untuk menjawab itu semua maka tentunya pemerintah seharusnya menyampaikan secara transparan dan secara terbuka kepada semua masyarakat secara khusus kepada tenaga honorer apa tujuan dari tes tersebut, apa yang akan dilakukan selanjutnya, karena ini produk Pemerintah Kabupaten Mimika,” tandasnya.
Namun Wabup JR mengemukakan Bupati dan dirinya selaku kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak tahu persis apa yang dibuat oleh aparat pemerintah tersebut.
“Setelah saya berkoordinasi dengan pak Bupati ternyata yang dibuat ini tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan,” tegasnya.
Hal lain yang menjadi persoalan serius, pernyataan pimpinan OPD yang merumahkan honorer seperti yang disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Mimika adalah hal yang keliru.
“Saya kira pernyataan yang disampaikan itu tidak tepat dan tidak bijak untuk menjawab persoalan yang terjadi antara analisis beban kerja uji tes kompetensi dengan tenaga honorer dirumahkan. Karena tidak ada yang bayar gaji ini tidak benar, kenapa saya bilang tidak benar dari awal saya katakan bahwa jumlah pegawai honorer di Kabupaten Mimika sangat besar dan sangat membebani keuangan daerah tetapi ini sudah risiko yang sudah dibuat apalagi mereka punya SK Bupati. Pertanyaannya bagaimana supaya kita melakukan evaluasi, ini semua banyak kemungkinan, kalau ada pegawai honorer yang tidak bekerja yah diberhentikan saja,” katanya.
